Suara.com - Dinas Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta berencana memberikan subsidi untuk membantu siswa tidak mampu yang gagal lolos Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Namun, para siswa akan dimasukan ke sekolah swasta yang tergolong kelas menengah ke bawah.
Kepala Disdik DKI Nahdiana mengatakan pihaknya tengah berkoordinasi dengan Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) terkait hal ini. Ia mengakui untuk memasukan siswa tak mampu ke sekolah swasta, maka faktor utamanya adalah masalah biaya.
"Kami juga sedang cek ke sekolah-sekolah asal untuk informasi, maka kami butuh waktu untuk pengalokasian pembiayaan," ujar Nahdiana di gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (14/7/2020).
Nahdiana menjelaskan, pihaknya tengah menyiapkan skema pembiayaan untuk mensubsidi para siswa di sekolah swasta. Pihaknya tengah melakukan simulasi seperti menggunakan dana Kartu Jakarta Pintar (KJP) hingga uang hibah untuk para guru.
"Kalau anak KJP, bayarannya itu bayaran sejumlah KJP yang ada, dan cicilan untuk uang pangkalnya, bisa dimanfaatkan sebagian dari dana berkala yang setiap semester untuk beli seragam, sepatu," kata Nahdiana.
Untuk itu, pihaknya terlebih dahulu akan melakukan pendataan para siswa yang perlu disubsidi agar bisa bersekolah di sekolah swasta. Ia juga mengungkap adanya kemungkinan siswa yang gagal PPDB sudah masuk sekolah dibawah Kementerian Agama.
"Bisa saja anak-anak ini diterima di sekolah-sekolah di bawah Kemenag, ini yang sedang kami cari. Dan kami juga sedang cek ke sekolah-sekolah asal untuk informasi," tuturnya.
Kendati demikian, sekolah yang bisa dimasuki para siswa penerima bantuan ini kemungkinan bukan sekolah yang memiliki kualitas tinggi atau kelas atas. Sebab sekolah tersebut memiliki biaya yang mahal dan sudah dimiliki perminat sendiri.
Karena itu, pihaknya lebih condong untuk melakukan kerja sama dengan sekolah swasta kelas menengah ke bawah. Karena lebih butuh murid dan biayanya lebih murah.
Baca Juga: Masih Ada 7.758 Kursi Kosong Hasil PPDB di Jakarta, Paling Banyak dari SD
"Swasta-swasta di tengah, yang berkembang yang sedang progres, itu nanti jadi pantauan kami sinergikan lebih awal. Tapi swasta-swasta yang di (kelas) bawah ini yang kami diskusikan dengan teman-teman BMPS," pungkasnya.
