Suara.com - Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) secara tegas meminta DPR RI untuk mencabut rancangan undang-undang haluan ideologi pancasila (RUU HIP) dari daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas).
Ketua Wantim MUI Din Syamsuddin kemudian juga mendukung rencana aksi unjuk rasa penolakan RUU HIP yang digelar oleh Aliansi Nasional Antikomunis (ANAKNKRI) di depan Gedung MPR-DPR RI, Jakarta Pusat, Kamis (16/7/2020) besok.
Menurut Din, sejak muncul di permukaan RUU HIP telah mendapatkan penolakan dari berbagai elemen masyarakat. Bahkan ia mengetahui kalau ada sekelompok massa yang menggelar unjuk rasa guna menolak RUU HIP tersebut.
"Ada gerakan-gerakan lain tentu itu wajar adanya dan semoga bersifat konstitusional karena kebebasan berpendapat yang dijaminkan, saya mendorong, mendukung," kata Din saat menjelaskan melalui virtual, Rabu (15/7/2020).
Akan tetapi, Din mengingatkan kepada penyelenggara serta peserta untuk tetap menggelar aksi dengan tertib sehingga tidak menimbulkan kekisruhan.
"Namun dipesankan agar tetap pada jalur konstitusional, tidak anarkis dan dapat menahan diri dari hasutan dan provokasi yang menimbulkan kekisruhan," ujarnya.
Sebelumnya Wantim MUI secara resmi meminta kepada DPR RI agar RUU HIP dapat dicabut. Pihaknya menyatakan serta memantapkan keyakinan tentang Pancasila sebagai dasar negara dan falsafah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang sudah final. Dengan begitu MUI akan mengawal Pancasila dari segala upaya pengubahan.
"Dalam kaitan ini sesuai Maklumat Dewan Pimpinan MUI yang diperkuat oleh pernyataan Wantim MUI, menetapkan hati dan pikiran agar RUU HIP dicabut dari Prolegnas," kata Sekretaris Wantim MUI Noor Achmad saat menyampaikannya secara virtual, Rabu (15/7/2020).
Baca Juga: Ramai Isu RUU HIP, Koleksi Mobil Rieke Diah Pitaloka Jadi Sorotan
