Ganti Nama, RUU Pembinaan HIP Masih Masuk Daftar Prolegnas Prioritas 2020

Suara.com - Rancangan Undang-Undang Pembinaan Haluan Ideologi Pancasila masih masuk dalam daftar program legislasi nasional prioritas. Hal itu diketahui usai Badan Legislasi DPR Supratman menyampaikan laporan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Prolegnas RUU Prioritas 2020.

Berdasarkan hasil evaluasi terdapat 37 RUU yang masuk dalam daftar Prolegnas Priotitas. Jumlah tersebut sudah berkurang lantaran 16 RUU yang sebelumnya masuk sudah ditarik.

Dalam lampiran daftar 37 RUU tersebut, pada nomor 16 tertera RUU Pembinaan Haluan Ideologi Pancasila. Daftar ini kemudian juga disoroti oleh anggota DPR Fraksi PKS Bukhori dan menyampaikan interupsi di dalam rapat paripurna.

"Pertama saya ingin mengingatkan tentang lampiran pidato dari Ketua Baleg yang berkenaan dengan daftar prolegnas dan seterusnya. Pada angka 16 disana tertulis RUU prioritas 2020, yaitu RUU tentang Pembinaan Haluan Ideologi Pancasila," kata Bukhori, Kamis (16/7/2020).

Ia kemudian mengingatkan agar tidak terjadi mal praktik atas judul RUU di daftar prolegnas prioritas yang seharusnya berjudul Haluan Ideologi Pancasila.

"Sebenarnya rancangan ini sudah dibahas dan kemudian berubah menjadi judul (pembinaan) haluan ideologi pancasila dan sudah disepakati dalam rapat paripurna pada 12 Mei. Oleh karena itu kami mengingatkan agar tidak terjadi mal praktik di waktu akan datang. Itu yang pertama. Sehingga yang benar adalah Haluan Ideologi Pancasila," kata Bukhori.

Berikut daftar 37 RUU Prolegnas Prioritas tahun 2020.

1. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 7 tahun 2017 tentan Pemilihan Umum
2. RUU tentang Kitab UU Hukum Pidana
3. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan
4. RUU tentang Jabatan Hakim
5. RUU perubahan atas UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan
6. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
7. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN
8. RUU tentang Perubahan atas UU nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara
9. RUU tentang Energi Baru dan Terbarukan
10. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulan Bencana
11. RUU tentang Pengawasan Obat dan Makanan
12. RUU tentang perubahan atas UU Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional
13. RUU tentang perubahan atas UU Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai (carry over)
14. RUU tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia
15. RUU tentang perubahan atas UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI
16. RUU tentang Pembinaan Haluan Ideologi Pancasila
17. RUU tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga
18. RUU tentang perubahan atas UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN
19. RUU tentang Masyarakat Hukum Adat
20. RUU tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak
21. Rancangan Undang-Undang tentang Ketahanan Keluarga
22. Rancangan Undang-Undang tentang Larangan Minuman Beralkohol
23. Rancangan Undang-Undang tentang Profesi Psikologi
24. Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Tokoh Agama dan Simbol Agama (Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Kyai dan Guru Ngaji)
25. Rancangan Undang-Undang tentang Sistem Perposan dan Logistik Nasional
26. Rancangan Undang-Undang tentang Cipta Kerja
27. Rancangan Undang-Undang tentang Ketentuan dan Fasilitas Perpajakan untuk Penguatan Perekonomian
28. Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua
29. Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Data Pribadi
30. Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
31. RUU tentang perubahan atas UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK
32. RUU tentang Ibu Kota Negara (omnibus law)
33. RUU tentang Perubahan Atas UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
34. RUU tentang Perubahan Atas UU Nomor 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia.
35. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
36. RUU tentang Perubahan Atas UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
37. RUU tentang Daerah Kepulauan.