REGIONAL:
Suara.com - Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Sulawesi Selatan (Sulsel) meminta Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) untuk mengevaluasi kinerja Pemprov Sulsel.
Hal ini lantaran banjir bandang yang terjadi di Kabupaten Luwu Utara diduga akibat adanya aktivitas pembalakan liar.
Direktur Walhi Sulsel Muhammad Al Amin mengatakan, penyebab terjadinya bencana banjir bandang di Kabupaten Luwu Utara, Sulsel, Senin (13/7/2020) lalu, dikarenakan adanya aktivitas pembalakan liar yang mendapatkan izin pemerintah dalam hal pegelolaan.
"Kami melihat memang ada ketidakberesan, ketidaksesuaian, atau model pengelolaan (perizinan) yang keliru di Pemprov Sulsel. Makanya hendaknya pak presiden wajib mereview kembali izin pengelolaan sumber daya alam di Sulsel," kata Amin, Kamis (23/7/2020).
Dengan adanya kejadian tersebut, katanya, Jokowi diharapkan dapat meninjau langsung kondisi hutan yang ada di Luwu Utara, Sulsel. Menurut Amin, situasi ini mesti menjadi perhatian khusus presiden.
Apalagi, dari 2,6 juta hektar lahan hutan yang ada di Sulsel, saat ini hanya 1,3 juta hektar yang masih alami. Artinya, vegetasi atau tumbuhan dan tanaman murni bersumber dari alam. Amin menyebut dari jutaan hektar lahan hutan di Sulsel, sebagian besar berada di Luwu Utara.
"Sementara yang 1,3 lagi itu bukan dan tidak lagi kami kategorikan sebagai hutan. Tapi semak belukar dan lain sebagainya," kata dia.
"Kalau hutannya rusak, ancaman bencana ekologis yang serupa itu terjadi lebih luas dan bisa menelan korban yang lebih banyak," katanya.
Walhi Sulsel mencatat aktivitas pembalakan liar terjadi sebelum tahun 2018 hingga 2020 saat ini. Sementara, aktivitas pembukaan lahan kelapa sawit terjadi pada 2018 lalu.
"Sekarang hutan kita tinggal di Utara Sulsel. Kalau ini terus dirusak, maka yakin dan percaya potensi ancaman bencana bisa terjadi. Terutama di musim penghujan," katanya.
Amin menjelaskan berdasarkan hasil analisis dan pemetaan yang dilakukan Walhi Sulsel, luas lahan hutan yang rusak di Kabupaten Luwu Utara telah mencapai 2.000 hektare lebih.
Kerusakan ini, kata dia, akan terus terjadi apabila tidak ada ketegasan yang dilakukan oleh pemerintah dalam memberikan izin pengelolaan terhadap perusahaan dan pemodal.
"Bukan hanya mereview bagaimana perizinan dan ancaman yang terjadi ke depan, tapi pemerintah juga harusnya berani mengakui kesalahan terkait izin yang diterbitkan itu. Jika tidak, ancaman ini bisa menjadi nyata dan berdampak ke kehidupan masyarakat di sana," tutup Amin.
Diberitakan sebelumnya, ada dua faktor yang paling mendasar terkait terjadinya banjir bandang di Kabupaten Luwu Utara, Sulsel. Salah satunya adalah aktivitas pembalakan liar.
"Yang pertama itu karena faktor pembalakan hutan berskala besar seperti illegal loging, kemudian pembukaan lahan yang diperuntukan untuk perkebunan kelapa sawit yang menggerus kondisi wilayah hutan di sana," katanya.
Sementara itu, Luwu Utara merupakan daerah yang masuk dalam kategori rawan bencana alam. Banjir bandang yang terjadi di wilayah tersebut, terjadi persis seperti yang prediksi hasil analisis pada 2018 lalu. Potensi bencana alam yang diprediksi adalah longsor dan banjir bandang.
Khusus di Masamba, salah satu daerah yang terdampak, katanya, terdapat banyak potongan kayu yang berhamburan. Potongan-potongan kayu tersebut dapat dipastikan dibabat dari kawasan hulu hutan, Luwu Utara.
"Yang kita kaji itu material bencana air bercampur tanah menjadi lumpur dan material pasir. Ditambah ada banyak potongan kayu. Itu kami yakini gelondongan," katanya.
Amin menjelaskan, dari hasil analisis tahun 2018 hingga 2020 sekarang ini, ada empat lokasi pembukaan lahan secara masif di kawasan hulu yang berada di Kecamatan Masamba dan Baebunta, Luwu Utara. Sehingga, mengakibatkan terjadi bencana alam.
"Kita lihat konturnya, mirip dengan model pembukaan lahan kelapa sawit. Tahun 2019 lahan terbuka sempat tertutup atau menghijau. Tetapi setelah kita teliti ternyata penyebab hijaunya lahan terbuka tadi itu, betul seperti dugaan kami. Kelapa sawit," kata dia.
"Itu yang kami temukan menjadi salah satu faktor terjadinya bencana yang berdampak kepada warga," Amin menambahkan.
Amin menduga pengrusakan hutan di Luwu Utara, tidak terlepas dari campur tangan pengusaha dan perusahaan nakal. Ada 2000 hektar lahan yang rusak akibat eksploitasi yang dilakukan oknum tak bertanggung jawab di sana sejak 2018 lalu.
"Masih sangat kuat aktivitas illegal loging. Pengusaha hitam atau yang punya uang banyak dan mengorbankan hutan untuk kepentingan pribadi. Kalau pun masyarakat (yang melakukan) itu mereka suruhan. Diiming-imingi pemilik modal untuk mensuplay kayu berkualitas," kata dia.
Kontributor : Muhammad Aidil
TERPOPULER
