Suara.com - Komisioner Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Retno Listyarti melayangkan surat terbuka kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan atau Mendikbud Nadiem Makarim. Surat itu disampaikan secara pribadi sebagai seorang ibu dan warga negara.
"Mas Menteri, tujuan saya menulis surat ini adalah untuk menyampaikan beberapa kritik saya atas konsep berpikir anda sebagai menteri yang mengurusi urusan pendidikan di negeri yang berpenduduk 269,60 juta jiwa dan luas wilayah yang mencapai 1.905 juta kilometer persegi," kata Retno dalam surat terbukanya yang diperoleh Suara.com, Sabtu (1/8/2020).
Retno menyampaikan tiga pertanyaan dan catatan. Pertama, ia mempertanyakan sikap Mendikbud yang menyatakan bahwa sekolah negeri diperuntukkan bagi siswa miskin. Menurutnya pernyataan Nadiem itu belum memahami konstitusi, pasal 31 UUD 1945 mengamanatkan bahwa setiap warga negara berhak dapat pendidikan dasar yang menjadi tanggung jawab pemerintah untuk membiayainya.
"Bunyi pasal 31 tersebut secara terang benderang menyatakan bahwa hak atas pendidikan untuk semua warga negara, bukan khusus warga negara miskin atau kaya," ujarnya.
Selain itu, kewajiban negara dalam pembiayaan dan pemenuhan hak atas pendidikan tertiang dalam konstitusi, Pasal 31 ayat (4) UUD 1945.
Kedua, Retno mempertanyakan mengapa Menteri Nadiem menurunkan jalur zonasi dalam PPDB tahun 2020 dari 80 persen menjadi 50 persen.
Sebelumnya Mendikbud menghubungkan kebijakan PPDB sistem zonasi dengan pernyataannya tentang sekolah negeri lebih tepat untuk anak-anak dari keluarga ekonomi rendah atau anak miskin.
"Saya malah jadi menangkap kesan dari pernyataan Mendikbud bahwa seolah-olah sekolah negeri memang tidak sejajar dengan sekolah-sekolah swasta papan atas yang berbayar sangat mahal, seperti sekolah CIKAL, Al Azhar, Penabur, dan lain-lain," tanyanya.
Sebenarnya, lanjut Retno, PPDB dengan sistem zonasi adalah kebijakan yang dilahirkan oleh Mendikbud Muhajir Effendy pada 2017.
Dasar kebijakan PPDB sistem zonasi adalah mencegah pendidikan menjadi pasar bebas sehingga negara harus hadir. Dengan demikian seluruh anak Indonesia, baik kaya maupun miskin, pintar maupun tidak, berkebutuhan khusus atau tidak berhak belajar di sekolah negeri, asalkan rumahnya secara jarak dekat dengan sekolah yang dituju.
Pada pelaksaan PPDB sistem zonasi pada 2019, Mendikbud Muhajir bahkan sudah menetapkan jalur zonasi mencapai 80 persen. Namun di era Mendikbud Nadiem justru diturunkan menjadi 50 persen.
Retno menuturkan, program menambah jumlah sekolah negeri untuk jenjang SMP dan SMA/SMK mutlak dilakukan, terutama untuk daerah-daerah yang padat penduduk. Ini harus didasarkan pemetaan pemerintah daerah dan memerlukan kerjasama dengan pemerintah daerah.
Ia mengingatkan, bahwa lama belajar di Indonesia baru ditingkatkan 9,1 tahun dalam RPJMN 2020/2024, sebelum tahun 2020 lama belajar anak Indonesia rata-rata hanya 7,9 sampai 8,5 tahun.
Lulus SMP normalnya adalah 9 tahun, itu artinya mayoritas SDM lulusan SD. Anak-anak yang putus sekolah atau tidak bisa melanjutkan ke jenjang SMP dan SMA/SMK dikarenakan kemiskinan dan tidak ada sekolah negeri terdekat.
Oleh karena itu, ketimbang menyebar uang APBN dalam program organisasi penggerak (POP) pada organisasi dan yayasan-yayasan yang mayoritas belum jelas rekam jejaknya dalam meningkatkan kapasitas guru dan kepala sekolah, lebih baik mengalihkan anggaran untuk penambahan jumlah sekolah negeri jenjang SMA/SMK yang jumlahnya hanya 6.683 se-Indonesia. Angka itu jauh dari mencukupi, kata Retno.
TERPOPULER
