Hasil wawancara itu kemudian muncul di film Jejak Khilafah di Nusantara pada menit ke-59.
"Menggunakan nama seseorang dengan tujuan publisitas tanpa seizin mereka adalah pelanggaran Undang-undang (pencurian hak kekayaan, intelektual, penipuan, pencemaran nama baik)," kata Peter dalam keterangan tertulis yang dibagikan oleh akun Twitter Christopher Reinhart, seorang asisten Cardiff Professor dan Oxford Professor.
Ia menegaskan bahwa penjelasannya soal Perang Diponegoro adalah berdasarkan pendekatan keyakinan agama Diponegoro, Perang Jawa, dan hubungannya dengan Turki Utsmani.
Oleh karena itu, Peter berpendapat bahwa keinginan tim produksi film Jejak Khilafah di Nusantara dengan menampilkan Diponegoro sebagai seorang pemimpin Khalifah Jawa dengan dukungan dari Kesultanan Utsmaniyah pada masa Perang Jawa memuat narasi yang cacat.
Profesor berusia 72 tahun itu juga mengaku keberatan karena nama baik dan penelitianya dilibatkan dalam agenda organisasi yang sama sekali tidak didukung oleh kenyataan.
"Saya tidak senang karena saya telah ditempatkan dalam posisi di mana nama baik dan penelitian yg telah saya lakukan dilibatkan dengan sebuah proyek yang menurut saya sangat menjijikkan - yakni agenda HTI yang berupaya untuk mengarang sebuah narasi sejarah yang sama sekali tidak didukung oleh kenyataan," imbuh Peter yang mengancam akan mengambil jalur hukum atas insiden ini.
Atas protes yang diajukan Profesor Peter tersebut, tim produksi Film Jejak Khilafah fi Nusantara telah memberikan klarifikasi dan permintaan maafnya.
Selain itu pernyataan Peter dalam film tersebut juga akan dihapus dari video yang diunggah di kanal Youtube Indonesia Bersyariah.
Baca Juga: Tengku Zul Sorot Logo Mirip Salib di Spanduk RI, Satu Kata Ini Bikin Salfok
