Suara.com - Arus lalu lintas di Jalan Gatot Subroto depan Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (25/8/2020), mulai kembali dibuka pascaribuan buruh yang menggelar aksi unjuk rasa membubarkan diri.
Namun, akses jalan tak dibuka sepenuhnya, kendaraan hanya bisa melalui jalur Transjakarta.
Berdasarkan pantauan Suara.com akses jalan TransJakarta mulai dibuka kembali mulai sekira pukul 16.00 WIB.
Tak hanya bus TransJakarta, kendaraan pribadi roda empat hingga roda dua diperkenankan melintas ke arah Tomang.
Akses utama Jalan Gatot Subroto sendiri masih ditutup lantaran sejumlah demonstran mahasiswa masih melakukan unjuk rasa.
Para massa mahasiswa usai ribuan massa buruh yang menyuarakan tolak Omnibus Law RUU Cipta Kerja dan PHK massal membubarkan diri sekira pukul 15.00 WIB.
Sebelumnya, PT Transportasi Jakarta (TransJakarta) masih melakukan pengalihan rute untuk Koridor 9 meski sebagian kalangan buruh yang berdemo di depan gedung DPR sudah membubarkan seusai perwakilannya melakukan audiensi dengan Wakil Ketua DPR RI Ahmad Sufmi Dasco.
"Koridor 9: Pinang Ranti-Pluit masih mengalami pengalihan rute terkait adanya massa di kawasan Gedung DPR/MPR. Untuk sementara arah Pluit tidak melewati Halte Senayan JCC & Halte Slipi Petamburan," ujar Kepala Divisi Sekretaris Perusahaan dan Hubungan Masyarakat TransJakarta Nadia Disposanjoyo dalam keterangan tertulisnya, Selasa (25/8/2020).
Berdasarkan pantauan ANTARA, massa membubarkan diri pada pukul 12.43 WIB seusai Dasco menemui Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan melakukan audiensi di atas mobil komando.
Meski Ketua Umum KSPI Said Iqbal sudah membubarkan massanya, namun masih banyak buruh yang berada di jalur TransJakarta dan Jalan Gatot Subroto yang ditutup sejak massa aksi berada di depan Gedung DPR/DPD/MPR RI pada pukul 11.00 WIB.
Selain di Jakarta, demo juga dilakukan di 19 provinsi lain di Indonesia.
Demonstrasi itu dilakukan buruh yang tergabung dalam KSPI.
Presiden KSPI Said Iqbal menyamapaikan bahwa aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk penolakan terhadap Omnibus Law dan pemutusan hubungan kerja akibat COVID-19.
"Sampai saat ini kami belum melihat apa strategi pemerintah dan DPR untuk menghindari PHK besar-besaran akibat COVID-19 dan resesi ekonomi," kata Said Iqbal dalam pernyataan di Jakarta pada Senin.
TERPOPULER
