Fadjroel Baru Kali Ini Ditanya Tifatul: Kalau Anda Influencer atau Buzzer?

"Tweeps, karena banyak ditengarai membuat fungsi PR (humas) resmi pemerintah makan gabut, menghabiskan uang rakyat hampir 100 milyar dan berpotensi memecah belah anak bangsa, ada baiknya influencer-influener piaraan rezim ini dikenali dan dipublish agar masyarakat tahu (& tidak dipercaya lagi)" kata mantan menteri pemuda dan olahraga era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Penggunaan jasa influencer yang dibiayai dengan anggaran miliaran rupiah untuk membantu pemerintahan Presiden Joko Widodo dari aspek penyampaian komunikasi ke publik menjadi polemik yang tak berkesudahan.

Roy Suryo dalam tweet sebelumnya, mengkritik pernyataan juru bicara Jokowi, Fadjroel Rachman, yang menyebut para aktor digital sebagai key opinion leaders merupakan aktor penting dalam masyarakat berjaringan sebagai perkembangan era transformasi dan demokrasi digital.

"Tweeps, inilah kalau sudah mulai kehilangan akal sehat, influencer itu seharusnya hanya ibarat bumbu (suplemen) saja, digunakan bila perlu. Bukan dijadikan makanan pokok seperti sekarang ini, sehingga lembaga-lembaga PR resmi jadi unfaedah. Apa dibubarkan saja daripada hanya boros anggaran?" kata Roy Suryo.

Dalam siaran pers, Fadjroel Rachman mengatakan: "pada konteks pemerintahan demokrasi, kelas menengah, kelompok sosial yang sangat aktif di dunia digital, selalu dibutuhkan sebagai jembatan komunikasi kebijakan pemerintah dengan seluruh warga."

Dia mengatakan dalam era masyarakat digital, para aktor digital yang merupakan key opinion leaders di banyak negara demokrasi, sangat aktif mengambil peran penting dalam komunikasi kebijakan publik.

Menurutnya, perkembangan masyarakat digital dengan peranan para aktor digital, salah satunya influencer, sebagai kelas menengah adalah keniscayaan dari transformasi digital.

"Aktor digital akan terus berkembang dalam peran-peran penting membangun jaringan informasi yang berpengaruh terhadap aktivitas produktif sosial ekonomi dan politik," katanya.

Fadjroel menyampaikan Presiden Jokowi telah menyatakan bahwa Indonesia harus melakukan transformasi digital sebagai prasyarat transformasi ekonomi dan demokrasi digital.