Suara.com - Beragam masalah yang timbul di tengah pandemi virus Corona (Covid-19) diharapkan dapat diselesaikan dengan langkah kongkrit. Pasalnya, masalah-masalah itu dikhawatirkan malah menjadi alat politisasi dalam Pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada Serentak 2020.
Wakil Ketua Satuan Tugas Nusantara (Satgasnus) Mabes Polri, Brigjen Pol. Umar Effendi mengatakan, potensi politisasi itu bisa muncul ketika kampanye Pilkada 2020. Berbagai masalah itu dikhawatirkannya justru dimanfaatkan oleh elit-elit politik tertentu untuk mengambil keuntungan.
"Digunakan oleh elit-elit politik memanfaatkan situasi ini sehingga keuntungannya yang mereka ambil, tetapi masyarakat yang menerima dampaknya. Ini yang harus kita hindari," kata Umar dalam sebuah diskusi virtual, Kamis (3/9/2020).
Sebelum memasuki masa kampanye, pihaknya sudah mencatat beberapa isu yang berkaitan dengan Covid-19. Isu-isu itu antara lain ialah penyalahgunaan bantuan sosial, penambahan pasien sekaligus klaster baru covid-19, termasuk pro kontra sistem pembelajaran jarak jauh.
"Ini juga menjadi bahan politisasi baik di dunia nyata maupun di dunia maya. Kemudian bertambahnya pemutusan hubungan kerja, artinya pengangguran terus bertambah," ujarnya.
Penyebaran hoaks saat pandemi Covid-19 dianggap penting untuk diantisipasi. Sebab menurutnya berita hoaks bisa menimbulkan kekisruhan.
Umar menganggap penyelenggaraan Pilkada pada kondisi normal saja masih perlu penanganan serius, apalagi kalau diselenggarakan di tengah pandemi. Hal tersebut yang membuatnya akan lebih waspada dari gangguan-gangguan yang memanfaatkan masalah-masalah pandemi Covid-19.
"Nah, tahapan pilkada yang saya sampaikan disini itu mulai 6 September itu adalah pendaftaran pasangan. Artinya Covid-19 ini sudah cukup rawan, ditambah lagi mulainya tahapan pilkada," tuturnya.
"Artinya ada kelompok-kelompok masyarakat nanti yang pro calon satu, pro calon dua dan sebagainya. Ini juga akan menimbulkan gesekan,".
TERPOPULER
