REGIONAL:
Suara.com - Harapan agar Sumatera Barat menjadi provinsi pendukung negara Pancasila yang terlontar dari Puan Maharani menuai protes keras dalam dua hari terakhir dan kini berkembang menjadi bola liar.
Berbagai analisis terhadap pernyataan putri Megawati Soekarnoputri itu dilontarkan sejumlah kalangan. Mantan komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Natalius Pigai melalui akun Twitter @NataliusPigai2 bahkan ikut memaparkan analisisnya.
"1. Minang anti Pancasila. 2. Minang jangan mimpi jadi Presiden karena mereka labeli tidak Pancasilais. 3. Bro Fadli Zon harapanmu jadi Presiden sudah ditutup. Mereka kandangkan Minang sebagai parasit negara seperti yang dilakukan Hitler pada Jahudi. Kejam! Kekerasan verbal," kata Natalius Pigai.
Ketika isu itu masih baru mengemuka, beberapa waktu yang lalu Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon menyindir bahwa hanya kalangan yang tidak membaca dan memahami sejarah bangsa Indonesia yang masih meragukan masyarakat Sumatera Barat mendukung Pancasila.
Politikus asal Minang itu menyebutkan tiga tokoh nasional dari Minang yang ikut merumuskan Pancasila dan konstitusi.
"Hanya orang-orang yang tak membaca dan mengerti sejarah yang masih meragukan masyarakat Sumbar mendukung Pancasila. Ada 3 orang Minang hebat di belakang perumusan Pancasila dan UUD 1945: Mohammad Hatta, Muhammad Yamin dan H. Agus Salim. Bahkan Bung Hatta adalah salah seorang Proklamator," kata Fadli Zon melalui akun Twitter @fadlizon.
Fadli menekankan protes yang muncul dari masyarakat Minang dan sejumlah tokoh terhadap pernyataan Puan bukan dimaksudkan untuk menggoreng isu.
"Ini bukan menggoreng ya, saya kira dari diksinya saja sudah jelas ada semacam keraguan. Ini mungkin slip of the tongue, ada salah ucap atau salah bicara. Kalau salah ucap mudah saja, tinggal diralat atau kalau lebih jauh minta maaf," kata Fadli Zon dikutip Suara.com dari tayangan Kabar Petang TV One, Jumat (4/9/2020).
Menurut Fadli, jika Puan tidak meralat atau meminta maaf dan memilih tetap mempertahankan argumentasinya justru akan merugikan diri sendiri secara politik.
"Tapi kalau mau mempertahankan argumentasi ini, saya kira akan merugikan diri sendiri karena orang Minang dikenal cukup kritis, egaliter, tidak feodal. Kalau salah ya pasti dikoreksi," ujar Fadli Zon.
"Justru pernyataan seperti ini yang memicu perpecahbelahan, bukan komentar setelah itu. 'Sumatera Barat mudah-mudahan semoga menjadi provensi yang memang mendukung negara Pancasila' itu jelas sekali saya kira kalau diberikan ke pelajaran Bahasa Indonesia itu maksudnya apa? Apakah itu artinya ada keraguan atau apa?" Fadli bertanya-tanya.
Belajar dari polemik yang muncul, Fadli menyarankan kepada elite politik agar lebih sensitif mengangkat isu.
"Jangan beretorika dengan hal-hal ideologis seperti ini yang dipersoalkan, karena ini yang menurut saya akan memecah belah seperti ini. Masalah ideologi ini sudah selesai, masalah Pancasila itu sudah selesai 18 Agustus 1945. Itu sudah selesai," kata Fadli.
"Jangan beretorika dengan hal-hal ideologis seperti ini yang dipersoalkan, karena ini yang menurut saya akan memecah belah seperti ini. Masalah ideologi ini sudah selesai, masalah Pancasila itu sudah selesai 18 Agustus 1945. Itu sudah selesai," kata Fadli.
Dampak ke PDI Perjuangan
TERPOPULER
