REGIONAL:
Suara.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dianggap tak mengakomodir hasil reses atau penyerapan aspirasi yang dilakukan DPRD dalam penggunaan anggaran tahun 2019.
Menanggapi hal ini, Anies mengaku akan mengerjakannya nanti.
Anggapan tak mengakomodir reses itu lantas berujung pada penolakan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD (P2APBD) 2019 dan empat fraksi di DPRD Jakarta walk out saat rapat paripurna.
Anies mengklaim hasil reses sudah dikerjakan pihaknya pada laporan APBD 2019 itu. Buktinya, kata Anies, ada dalam laporan penindakan hasil reses yang baru saja dibahas dalam rapat paripurna hari ini.
"Tadi barusan kita mendengarkan laporan hasil reses, barusan," ujar Anies di gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (7/9/2020).
Sementara itu untuk hasil reses yang diprotes empat fraksi itu disebutnya akan dikerjakan di tahun selanjutnya. Sebab P2APBD yang dibahas tadi adalah tahun 2019 yang sudah selesai.
"Jadi, pembahasan P2APBD itu untuk 2019 yang tadi disampaikan dan InsyaAllah kita tindak lanjuti," kata Anies.
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Mohamad Taufik juga menyebut mekanisme pelaksanaan hasil reses tidak bisa dikerjakan dengan cepat.
Menurutnya ada proses yang akan menjadikan hasil reses sebagai program Kepala Daerah.
"Hasil reses sekarang adalah untuk program 2021. Jadi memang dia kan harus masuk di dalam RKPD. Enggak bisa satu anggota dewan datang ke Walikota kota 'eh beresin ya jalan depan rumah gue, eh gorong-gorong depan rumah gue beresin'. Mekanisme aturannya seperti itu," pungkasnya.
Sebelumnya, rapat paripurna pengesahan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P2APBD) DKI tahun 2019 diwarnai hujan interupsi.
Pasalnya laporan dari Gubernur Anies soal kinerjanya dalam menggunakan dana di tahun 2019 dianggap mengada-ada.
Awalnya, saat rapat yang dimulai sekitar pukul 13.35 WIB, Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi membuka rapat seperti biasa. Setelah menyampaikan pembukaan, anggota fraksi PAN DPRD DKI, Lukmanul Hakim meminta interupsi.
Hakim menyatakan, laporan keuangan pengguna APBD tahun 2019 yang disampaikan Anies tidak rinci. Selain itu, bahkan ia menganggap laporannya tidak sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan.
"Kami dari fraksi PAN Menolak P2APBD. Kami melihat nyata ketika kami reses, dan turun kepada masyarakat. Laporan hari ini yang kita mau sahkan, ternyata berbeda dengan apa yang terjadi di lapangan," ujar Hakim di lokasi, Senin (7/9/2020).
Anggota fraksi PSI DPRD DKI, August Hamanongan juga menyatakan protes atas laporan itu. Ia kembali menyinggung dugaan korupsi dalam pengadaan robot pemadam kebakaran (damkar).
Ia pun menilai Anies tidak menyampaikan data yang lengkap atas laporan itu dan tidak bisa mempertanggungjawabkan APBD 2019.
"Kami fraksi PSI menolak P2APBD. Pasalnya data yang disampaikan kepada kami tidak lengkap. Itu adalah uang rakyat dan harus dikawal," kata August.
Anggota fraksi Nasdem DPRD DKI Hasan Basri juga kecewa dengan Anies karena hasil reses DPRD selama satu tahun menjabat tidak ada yang direalisasikan. Ia merasa aspirasi rakyat menjadi sia-sia karena seharusnya Anies selaku pimpinan eksekutif mengakomodirnya.
"Sudah tiga kali reses tidak pernah diakomodir oleh pimpinan eksekutif," tutur Hasan.
Ketua fraksi Golkar DPRD DKI Basri Baco juga mengungkapkan hal yang sama. Ia lantas meminta Anies memberikan laporan atas pengerjaan hasil reses yang dikumpulkan anggota dewan.
"Melalui forum ini mohon pimpinan dewan bisa meminta kejelasan dan keputusan langsung dari Gubernur dan Wakil Gubernur mengenai komitmennya dalam melaksanakan aspirasi rakyat. Ini hak dewan," tegas Baco.
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Zita Anjani menyatakan menolak P2APBD 2019 dari Anies. Ia mengaku kecewa karena hasil reses tidak dikerjakan oleh Anies dan anak buahnya.
"Buat apa kami jadi dewan kalau jalanan rusak, air bersih saja tidak bisa kita berikan ke konstituen kita," tuturnya.
TERPOPULER
