REGIONAL:
Suara.com - Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto mengatakan beberapa hal yang disoroti oleh partainya terkait keputusan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memberlakukan kembali kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar atau PSBB total. Menurut dia akar permasalahan yang membuat partainya mengkritik keras kebijakan Anies adalah terkait persoalan komunikasi hingga penegakan disiplin dalam upaya pencegahan penyebaran pandemi Covid-19.
"Jadi yang disorot oleh PDI Perjuangan tentang Jakarta adalah persoalan komunikasi, persoalan koordinasi, persoalan tanggung jawab, persoalan kebijakan yang sudah dijalankan. Dan akar dari semuanya adalah persoalan penegakan disiplin," kata Hasto usai pembukaan Sekolah Partai PDI-P Gelombang III untuk calon kepada daerah secara virtual, Minggu (13/9/2020).
Hasto pun mempertanyakan, sejauh mana upaya yang telah dilakukan Anies dalam menegakan kedisiplinan masyarakat untuk mencegah penyebaran Covid-19. Jangan tiba-tiba memutuskan kembali penerapan PSBB total dengan dalih sebagai 'rem daruat' untuk mencegah penyebaran Covid-19.
"Apakah selama ini disiplin juga dilakukan dengan sebaik-baiknya? Pencegahan juga dilakukan sebaik-baiknya? Bukan tiba-tiba rem mendadak," ujarnya.
Hasto mengatakan, proses komunikasi merupakan hal mutlak bagi seorang pemimpin. Menurutnya kritikan terhadap Anies bukan karena PDI Perjuangan hendak mendahulukan kepentingan ekonomi, melainkan demi kepentingan rakyat secara keseluruhan yang harus didahulukan.
"Jadi jangan progressnya belum nampak, tiba-tiba ngerem, ini yang dikritik oleh PDI Perjuangan," tuturnya.
Lebih lanjut, Hasto berpendapat bahwa masalah pandemi Covid-19 merupakan persoalan yang bersifat global. Sehingga, diperlukan koordinasi dan komunikasi antara kepala daerah dengan pemerintah pusat. Meski kepala daerah dipilih oleh rakyat, namun bukan berarti tidak berkoordinasi dengan pemerintah pusat.
"Mari kita lihat banyak kepala daerah yang berhasil dalam penanganan covid in. Misalnya tidak bermaksud menyombongkan diri, kalau dari PDI Perjuangan ada direction dari presiden sebagai kepala negara kepala pemerintahan dan dari Wapres KH Maruf Amin, dari para menteri. Itu kita jadikan sebagai pedoman untuk kita jalankan," katanya.
"Nah di internal partai ada direction dari Ibu Megawati sebagai ketua umum partai yang juga senafas dengan kebijakan dari Bapak Presiden. Jadi ini persoalan disiplin total," pungkasnya.
TERPOPULER