Fadli Zon Diejek: Kayak Gini Lulusan Luar Negeri, Sejak Kapan Kadrun Rasis?

Suara.com - Komisaris Utama PT. Pertamina (persero) Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menguliti internal korporasi Pertamina. 

Kritik Ahok didasari keinginan agar tata kelola BUMN benar-benar profesional.

Salah satu pernyataan Ahok yang kemudian menjadi polemik ialah kalau dia menjadi direktur utama perusahaan pelat merahitu akan banyak yang ribut, "kadrun-kadrun mau demo, mau bikin gaduh lagi Republik ini."

"Persoalannya kalau saya jadi dirut, ribut. Kadrun-kadrun mau demo, mau bikin gaduh lagi Republik ini,” kata Ahok channel YouTube POIN.

Pernyataan Ahok memantik polemik. Ada yang mendukung, ada pula yang protes.

Anggota Fraksi Gerindra DPR Fadli Zon protes dengan pernyatan Ahok itu. "Cara komunikasi seperti ini selain rasis juga memecah belah. Atau mungkin memang sengaja?" kata dia yang dikutip Suara.com.

Kadrun itu terkenal dengan kepanjangan kadal gurun yang tentunya sudah dipahami banyak orang.

Menganggap ucapan itu rasis dan bisa memecah belah, Fadli Zon dibully netizen yang keheranan. "Duhh... Rasis katanya, kayak begini lulusan luar negeri. Sejak kapan kadrun dan kampret jadi ras? Nyinyiran tidak berkualitas zonk," kata seorang netizen.

Netizen mempertanyakan sejak kapan ngomong kadrun dibilang rasis dan masuk salah satu kata SARA.

Pengamat politik dan sosial Denny Siregar melalui akun Twitter @Dennysiregar7 mengomentari istilah kadrun yang disebutkan Ahok.

"Hahahaha. Gelar kadrun ternyata sudah melekat," katanya.

Isilah kadrun sohor usai pemilihan kepala daerah Jakarta tahun 2012 hingga pemilu presiden 2019. Istilah ini mengorbit setelah ramai kampret dan cebong -- sebutan untuk kelompok pro dan oposisi.

Pernyataan Ahok sebagai kritik

Pakar ekonomi energi dari Center of Energy and Resources Indonesia Yusri Usman memberikan apresiasi terhadap langkah Ahok dalam memberikan kritik internal korporasi.

"Kami mengapresiasi langkah Ahok, maju terus saja, libas," kata Yusri di Jakarta, Rabu (16/9/2020).

Yusri juga mengungkapkan keganjilan bagaimana Pertamina tidak menurunkan harga BBM disaat harga minyak dunia tengah anjlok drastis.

Sejak awal April hingga Juni 2020, Yusri berhipotesis bahwa stagnan Pertamina tidak menurunkan harga BBM sepeserpun ketika harga minyak dunia pada posisi terendah selama 43 tahun terakhir karena telah terjadi inefisiensi di proses bisnis Pertamina dari hulu ke hilir.

Yusri juga mengatakan Ahok bisa mengambil langkah tegas di Pertamina, sebab di posisi jabatan komisaris utama, Ahok memiliki beberapa aturan yang dapat mengarahkan Pertamina memberikan evaluasi terhadap kinerja.

Sesuai UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 31 UU BUMN Nomor 19 tahun 2003 tentang tugas seorang komisaris BUMN, yakni mengawasi dan menasehati direksi, serta tugas dan wewenangnya komisaris lebih lengkap dan detail diatur pada Peraturan Pemerintah nomor 45 tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran BUMN.

"Sangat bisa melakukan tindakan semua itu, atau paling tidak dia bisa membuat rekomendasi dari dewan komisaris ditujukan kepada menteri BUMN untuk mengganti jajaran direksi dan komisaris di holding dan sub holding serta "dicucu" dan "cicitnya" yang telah terlanjur menempatkan orang yang tidak mempunyai kompetensi dan integritas serta tidak kredibel," ujarnya.

Sebelumnya, dalam laporan Antara, Ahok mengungkapkan dalam media sosial bahwa internal korporasi Pertamina perlu melakukan efisiensi terkait gaji pegawai hingga level direksi.

Ia mengkritisi Pertamina sebagai korporasi yang belum mampu menyeimbangkan keuangan perusahaan hingga kritik kepada Kementerian BUMN dalam melakukan pergantian direksi.