Suara.com - Menteri BUMN Erick Thohir selama ini memang meminta Komisaris Utama PT. Pertamina Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) untuk membangun tim yang kuat agar Pertamina bisa melakukan tranformasi sesuai arahan kementerian.
"Jadi tugas Pak Ahok memang salah satunya melakukan transformasi di Pertamina dengan juga melibatkan tim yang ada di dalam untuk semakin kuat, jadi kerja sama tim diperkuat dimintakan pak menteri BUMN (Erick Thohir) kepada Pak Ahok," ujar Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga menceritakan hasil pertemuan Menteri BUMN Erick Thohir dengan Ahok di Jakarta, Jumat (18/9/2020).
Arya Sinulingga mengungkapkan Erick Thohir bertemu langsung dengan Basuki Tjahaja Purnama pada (17/9/2020), setelah video berisi kritik terhadap Pertamina dan Kementerian BUMN beredar di media sosial beberapa hari lalu.
"Jadi pada pertemuan ini, Pak Ahok menyampaikan apa yang dia lihat di Pertamina, apa saja kelemahan-kelemahannya yang ada dan memberitahu semua ke Pak Menteri. Masukan itu sangat bagus diterima pak menteri juga," kata Arya Sinulingga.
Dalam pertemuan itu, Erick Thohir juga berbagi informasi mengenai Pertamina.
"Pak menteri juga sharing apa saja yang dilihat beliau dari informasi-informasi yang ada, dari sini bisa disatukan dan memang sebagai Komut Pak Ahok ditugaskan Kementerian BUMN untuk melakukan pengawasan terhadap Pertamina, itu bagian tugas dari Pak Ahok," kata Arya Sinulingga.
Sebelumnya, dalam video yang beredar di media sosial, Ahok berpendapat Kementerian BUMN semestinya dibubarkan dan diganti dengan super holding seperti sistem Temasek Singapura, dengan nama Indonesia Incorporation.
Selain itu, Ahok juga menyampaikan kritik kepada Perum Peruri yang meminta dana sebesar Rp500 miliar untuk proyek paperless di Pertamina.
Dalam video itu Ahok juga menilai internal korporasi Pertamina perlu melakukan efisiensi terkait gaji pegawai hingga level direksi.
Baca Juga: Tengku: Ahok, Ente Diterima Tinggal di NKRI Saja Mestinya Syukur, Sadarlah
Ia mengkritisi Pertamina sebagai korporasi yang belum mampu menyeimbangkan keuangan perusahaan, hingga kritik kepada Kementerian BUMN dalam melakukan pergantian direksi. [Antara]
