REGIONAL:
Suara.com - Rektor Universitas Ibnu Chaldun (UIC) Musni Umar mengapresiasi langkah berani Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengungkap aib perusahaan yang dipimpinnya. Meski demikian, Musni Umar menilai aksi Ahok tersebut tak elok.
Kritik tersebut disampaikan oleh Musni melalui akun Twitter miliknya @musniumar.
Musni Umar menyebut Ahok sosok yang hebat dan selalu tampil garang. Namun, aksi kali ini mengungkap aib Pertamina dinilai tak elok.
"Ahok hebat, tidak berubah selalu garang. Tapi buka borok Pertamina di publik tidak elok," kata Musni seperti dikutip Suara.com, Sabtu (19/9/2020).
Menurut Musni, langkah Ahok mengungkap aib ke publik bisa membahayakan Pertamina.
"Bisa bahayakan Pertamina," imbuhnya.
Musni Umar juga memberikan usulan kepada Ahok dalam mengelola Pertamina. Usulan tersebut dimuat dalam blog pribadinya dan dibagikan di akun Twitter miliknya.
"Saya menyarankan kepada Ahok sebagai Komisaris Utama Pertamina dan pejabat publik," ungkap Musni.
Ada tiga usul yang diberikan oleh Musni. Pertama, Musni mengusulkan agar Ahok melakukan pengawasan di Pertamina agar tidak terjadi kerugian perusahaan dan korupsi.
Usulan kedua, Musni menyarankan ke direksi Pertamina untuk melakukan efisiensi.
"Misalnya pegawai yang sudah dicopot dari jabatannya tidak boleh menerima gaji sama seperti sewaktu memegang jabatan," lanjut Musni.
Terakhir, Musni menyarankan agar Ahok tidak membongkar aib-aib tersebut ke depan umum. Namun, Ahok dapat melakukannya dalam operasi senyap.
"Lakukan perbaikan dan pembenahan manajemen perusahaan secara senyap tidak diumbar keluar karena akan merusak citra perusahaan dan kepercayaan publik," tukasnya.
Ahok Disorot
Ahok melalui YouTube bercerita tentang posisinya di Pertamina. Dia bilang bukan lagi sebagai pengawas direksi, tetapi eksekutor.
Ahok mengibaratkan posisi komisaris di BUMN seperti "neraka lewat, surga belum masuk". Sebab, semua keputusan rapat umum dan pemegang saham yang menentukan Key Performance Indicators dewan kerja komisaris dan direksi dilakukan di Kementerian BUMN.
Ahok menambahkan, semua keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang menentukan Key Performance Indicators yakni penilaian kinerja dewan komisaris dan direksi dilakukan di kementerian BUMN.
Itulah sebabnya, Ahok menyarankan agar kementerian BUMN dibubarkan.
"Harusnya Kementerian BUMN itu dibubarkan sebetulnya, kita harus membangun semacam TEMASEK, Indonesia Incorporation," kata Ahok.
Ahok juga mengungkapkan mayoritas komisaris di Pertamina merupakan titipan.
"Jadi direksi-direksi semua mainnya lobinya ke menteri, karena yang menentukan menteri. Komisaris pun rata-rata titipan kementerian-kementerian," kata dia.
TERPOPULER
