REGIONAL:
Suara.com - Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Prof. Dr. Azyumardi Azra sudah menentukan sikap terkait Pilkada 2020 di tengah pandemi.
Melalui akun Twitter resminya @Prof_Azyumardi, ia memutuskan untuk golput di Pilkada 9 Desember 2020 nanti demi alasan kemanusiaan.
"Saya golput Pilkada 9 Des 2020 sebagai ungkapan solidaritas kemanusiaan bagi mereka yang wafat disebabkan wabah korona atau terinfeksi Covid-19," kata Azyumardi, Senin (21/09/2020).
Menurutnya, Pilkada yang dipaksakan di masa pandemi saat kasus positif Covid terus meningkat sangat membahayakan kesehatan pemilih.
Dalam cuitannya itu, ia pun turut menyertakan tangkapan layar pernyataannya yang lebih lengkap dari akun Facebooknya.
"Di tengah kerumunan massa yang bisa meningkatkan jumlah warga terinfeksi dan meninggal dunia. Apalagi saya dan banyak senior citizen/manula lain punya morbiditas tertentu yang rawan dan rentan," sambungnya.
Pernyataan sikap dari Mantan Rektor UIN Jakarta ini pun langsung disambut warganet dengan komentarnya masing-masing.
"Kemana pr Rektor yang seharusnya gunakan nalar, nurani dan empatinya di situasi seperti ini. Apakah ketakutan tidak dikasih makan penguasa lebih menghantui dibanding kematian di depan mata karena dengan congkaknya penguasa sendiri menantang maut? Ayo pak bantu galang para akademisi untuk bersuara," sahut pemilik akun @dennur***
"Kenapa gak minta ditunda saja pak?? Sebagai publik figure baiknya bapak menyarankan untuk menunda Pilkada di seluruh Indonesia. Kalo cuma jadi golput mah ya...bukan ngasih solusi!" timpal warganet lainnya @yohan***
"Saya tidak paham korelasinya pak. Dalam kondisi Covid-19, Pilkada serentak masih bisa dilakukan @KPU_ID asalkan ada sarana/ prasarana yang memadai. Pergunakan teknologi yang ada, agar bisa melakukan secara remote, tanpa hadir fisik. Itu solusi," tulis @Frans**
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo melalui juru bicaranya Fadrjoel Rachman menegaskan tidak akan menunda Pilkada 2020 meski bahaya Covid-19 terus mengintai.
"Pilkada sesuai jadwal, demokratis dan aman Covid-19. Pilkada 2020 tetap sesuai jadwal 9 Desember 2020 demi menjaga hak konstitusi rakyat, hak dipilih dan hak memilih," terang Fadrjoel dalam keterangan persnya di Kompas TV.
Ia menambahkan, Pilkada harus dilakukan sesuai dengan disiplin protokol kesehatan yang ketat serta akan diberlakukan sanksi bagi mereka yang melanggar.
"Presiden Joko Widodo menegaskan Pilkada 2020 tidak bisa menunggu kapan pandemi berakhir. Karena tidak satu pun negara yang tahu kapan pandemi Covid-19 akan berakhir," imbuh Fadjroel Rachman.
TERPOPULER
