"Ingat, Komnas tidak dalam posisi menolak proyek strategis nasional, hanya ingin memastikan bahwa proyek itu melindungi hak asasi masyarakat saja," ujarnya.
Bagaimana dengan harga yang ditawarkan ITDC yang masih ditolak warga? Bagi Beka, ada tim appraisal yang menentukan nilai. Yang jelas, posisi ITDC berjanji akan membayar hak warga. Mengenai kapan, masih nunggu tim inisiasi.
"Ingin kita sih bulan Oktober ini selesai semua," kata dia.
Terakhir, Beka menambahkan, dari 14 pengadu itu, ada 1 orang belum menyertakan buktinya. Karena itu, berdasarkan fakta-fakta tersebut, Komnas mendesak agar ITDC selaku pengelola Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika menghentikan sementara pembangunan sirkuit MotoGP tersebut, sampai adanya titik temu untuk menyelesaikan persoalan sengketa lahan dan pemenuhan hak-hak para pihak yang mengklaim atas lahan-lahan tersebut.
"Yang jelas, Komnas HAM minta ITDC stop dulu proses pembangunan di atas lahan masih bersengketa," katanya.