REGIONAL:
Suara.com - Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung berjanji proses rekrutmen Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) di Jakarta bakal dilakukan secara transparan. Menurut Pramono jumlah pelamar PPSU di Jakarta sudah dalam komposisi yang dibutuhkan.
Pernyataan itu disampaikan Pramono menanggapi data total pelamar PPSU di Jakarta yang kini sudah tembus tujuh ribu orang lebih.
"Ini, sudah lebih dari komposisi yang dibutuhkan," ungkap Pramono dalam keterangan resmi di Jakarta dikutip dari Antara pada Minggu (4/5/2025).
Dengan demikian, lanjut Pramono, alokasi untuk PPSU tetap sehingga tak bisa ditambah lebih dari 1.100 orang.
Pramono juga mengeklaim siap mengawasi proses perekrutan petugas PPSU agar transparan dan bersih dari unsur nepotisme.
Pramono juga sudah menginstruksikan jajaran lurah, camat dan wali kota agar tidak mengambil keputusan dalam menetapkan proses penentuan petugas PPSU yang akan direkrut.
"Proses rekrutmen akan dilakukan secara transparan dan kami membuka diri terhadap berbagai masukan," klaim mantan Sekretaris Kabinet (Seskab) di era Presiden ke-7 RI, Jokowi itu.
Politisi PDI Perjuangan itu juga menegaskan hanya Gubenur DKI Jakarta yang bisa menetapkan personel yang direkrut dan dilakukan berjenjang mulai dari lurah, camat hingga wali kota.
"Sampai saat ini proses rekrutmen masih belum sampai di meja saya. Nanti setelah sampai di saya, akan saya buat secara transparan dan terbuka sehingga rumor tentang orang dalam, tak ada," demikian Pramono.
Mengutip berdasar Data yang dihimpun ANTARA, disebutkan jika jumlah petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) aktif di DKI Jakarta saat ini diperkirakan berkisar antara 10.687 hingga 18.960 orang.
Jumlah itu bervariasi tergantung pada kebutuhan masing-masing dari total 267 kelurahan, dengan setiap kelurahan biasanya mempekerjakan antara 40 hingga 70 petugas.
Pada 2025, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membuka rekrutmen untuk 1.652 posisi PPSU baru guna mengisi kekosongan di berbagai kelurahan.
Gaji petugas PPSU di DKI Jakarta mengikuti Upah Minimum Provinsi (UMP) 2025, yaitu sebesar Rp5.396.791 per bulan . Selain gaji pokok, petugas juga menerima berbagai tunjangan, termasuk BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan dan Tunjangan Hari Raya (THR).
Sebelumnya, Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno menjanjikan 500 ribu lapangan kerja untuk masyarakat luas. Pekerjaan yang diberikan beragam, dari yang disediakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI hingga kerja sama dengan swasta.
Hal ini disampaikan Rano saat membuka acara Job Fair di Tamini Square, Pinang Ranti, Jakarta Timur, Rabu (26/2/2025). Dalam kesempatan itu, hadir pula Wakil Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Christina Aryani.
TERPOPULER