Rentetan Kontroversi Puan Maharani hingga Dilaporkan ke Polisi

Suara.com - Baru-baru ini Puan Maharani menuai kontroversi. Kontroversi Puan Maharani terbaru, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia periode 2019–2024 itu diduga mematikan mikrofon anggota DPR RI Fraksi Demokrat Irwan Fecho saat sedang mengajukan interupsi terkait penolakan pengesahan RUU Cipta Kerja di di Gedung Parlemen Senayan, Senin (5/20/2020).

Momen tersebut terekam dalam sebuah video yang kini viral di media sosial. Nama Puan pun menempati trending topik di Twitter. Banyak netizen menyebut bahwa hal yang dilakukan oleh Puan telah menghilangkan suara rakyat.

Dalam video berdurasi 7 detik itu terdengar Irwan mengatakan,"Menghilangkan hak-hak rakyat kecil. Kalau mau dihargai tolong ha.." belum selesai Irwan menyuarakan pendapatnya, tiba-tiba suara Irwan tak terdengar.

Dalam video yang dibagikan oleh Wakil Bendahara Umum DPP Partai Demokrat Edwin Tandjung menunjukkan bahwa gestur tangan Puan seperti sedang menekan tombol.

Apa yang dilakukan Puan Maharani tak pelak menimbulkan kecurigaan dan kontroversi. Tapi, ini bukan kontroversi pertama yang dilakukan Puan, setidaknya ada tiga kontroversi lainnya membuat Puan jadi sorotan banyak orang.

Berikut rentetan kontroversi Puan Maharani yang dirangkum dari berbagai sumber.

1. Sebut Jokowi Petugas Partai

Pada tahun 2015, Puan pernah menegaskan bahwa Presiden Joko Widodo masih menjadi petugas di partai PDI Perjuangan. Pernyataan tersebut dilontarkan Puan saat mengomentari wacana organisasi Pro Jokowi (Projo) yang berubah menjadi partai baru dan ingin mengusung Jokowi saat Pemilu 2019 lalu.

"PDIP bersama Jokowi dan Jokowi masih sebagai petugas partai, kader PDIP," ujarnya.

Kalimat yang dilontarkan Puan tersebut menimbulkan kontroversi karena banyak netizen dan pengamat beranggapan bahwa Jokowi menggadaikan amanat rakyat dan memilih menjadi 'petugas partai'.

2. Wacana 'Impor' Guru Asing

Wacana 'impor' guru asing ini disampaikan Puan saat dirinya masih menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) pada tahun 2019.

Saat itu, dirinya menyebut akan mengimpor guru dari luar negeri untuk mengajar di Indonesia. Selain itu, Puan juga berpendapat bahwa saat ini Indonesia sudah bekerja sama dengan sejumlah negara terkait realisasi wacana tersebut, salah satunya Jerman.

Wacana tersebut langsung menuai kritik dari publik tak terkecuali para tenaga pendidik. Mengetahui bahwa ucapannya menimbulkan kehebohan, 3 hari kemudian, Puan lantas meralat omongannya.

Ia membantah pemerintah akan mengimpor guru asing. Menurutnya, wacana tersebut dimaksudkan bahwa pemerintah akan mengundang guru-guru dari luar negeri untuk melatih tenaga pengajar di Indonesia sekaligus mendidik siswa dalam negeri sebagai langkah meningkatkan kualitas pendidikan dan guru di Indonesia.

3. Meminta Masyarakat Sumatera Barat Mendukung Negara Pancasila

September 2020, Ketua DPR RI Puan Maharani dipolisikan oleh Persatuan Pemuda Mahasiswa Minang atau PPMM karena dinilai telah menyinggung perasaan masyarakat Minang terkait pernyataannya yang meminta masyarakat Sumatera Barat untuk menjadi provinsi yang mendukung negara Pancasila.

Menurut pelapor, kalimat yang dilontarkan oleh Puan tersebut tanpa langsung mengindikasikan bahwa Puan meragukan nilai-nilai Pancasila pada masyarakat Minang.

Padahal menurut pelapor, masyarakat Minang punya andil besar dalam memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia. Sementara itu, Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto menjelaskan maksud pernyataan Puan yang berharap Sumbar mendukung negara Pancasila.

Pernyataan kontroversi yang dilontarkan oleh Puan Maharani saat mengumumkan rekomendasi partai untuk pemilihan gubernur Sumatera Barat dari rumah Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri, Jalan Teuku Umar, Jakarta Pusat.

PDIP mengusung kader Partai Demokrat Mulyadi sebagai calon gubernur Sumatera Barat. Mulyadi akan berpasangan dengan Ali Mukhni yang kini menjabat bupati Padang Pariaman.

Dalam kesempatan itu, Puan lantas menyampaikan harapannya agar Provinsi Sumatera Barat dapat menjadi provinsi yang mendukung negara Pancasila.

"Semoga Sumatera Barat bisa menjadi provinsi yang memang mendukung negara Pancasila, bismillahirrohmanirrohim. Merdeka," kata Puan.

Ketua PPMM David merasa terganggu dengan pernyataan Puan tersebut.

"Stetment dari ibu yang merasa terhormat itu Puan Maharani sungguh menggangu kami putra asli Sumatera Barat dan menambah jurang pemisah Sumatera Barat dengan Indonesia, rasa kebangsaan saat ini terkoyak dengan ucapan Puan Maharani," kata David.

Nah, itulah rentetan kontroversi Puan Maharani hingga dipolisikan.

Kontributor : Lolita Valda Claudia