Pengamat: Sikap Terbuka Mendagri Tito Tunjukkan Kepedulian di Masa Bencana

Suara.com - Sikap terbuka Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian dalam menangani bencana di sejumlah wilayah Sumatera mendapat apresiasi dari pengamat.

Pendekatan yang mengedepankan empati, keterbukaan, dan tanggung jawab dinilai mencerminkan kepedulian negara terhadap kondisi masyarakat yang terdampak bencana.

Pandangan tersebut disampaikan Analis Komunikasi Politik Universitas Trunojoyo Madura, Surokim Abdussalam, menanggapi Konferensi Pers Perkembangan Penanggulangan Bencana Sumatera yang digelar di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Jumat (19/12/2025).

Menurut Surokim, pernyataan Mendagri Tito yang secara terbuka mengakui adanya keterbatasan dalam penanganan bencana, sekaligus menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat, menunjukkan karakter kepemimpinan yang responsif dan peka terhadap kondisi psikologis publik.

“Dalam situasi kebencanaan, sikap terbuka dan jujur dari pemerintah justru penting untuk menghadirkan rasa kehadiran negara di tengah masyarakat. Hal ini dapat menenangkan publik sekaligus menjaga kepercayaan,” ujar Surokim saat dihubungi, Sabtu (20/12/2025).

Ia menilai, di tengah tekanan dan kecemasan masyarakat akibat bencana, komunikasi pemerintah tidak cukup hanya berisi data teknis dan langkah operasional.

Lebih dari itu, publik membutuhkan pesan yang menumbuhkan empati dan rasa dipahami oleh negara.

Terkait polemik bantuan dari Malaysia, Surokim juga menilai klarifikasi yang disampaikan Mendagri Tito sebagai bentuk empati dan penghormatan terhadap solidaritas antarnegara.

Dalam penjelasannya, Tito menegaskan tidak memiliki niat sedikit pun untuk mengecilkan bantuan dari Malaysia dan tetap menghargai perhatian serta dukungan yang diberikan kepada para korban bencana di Indonesia.

Mendagri Tito juga menyampaikan bahwa sejak awal pemerintah Indonesia telah mengerahkan berbagai sumber daya nasional untuk menangani bencana di sejumlah wilayah Sumatera.

Namun, menurutnya, perhatian publik kerap lebih tertuju pada isu bantuan internasional dibandingkan dengan upaya besar yang telah dilakukan di dalam negeri.

Surokim menilai kondisi tersebut menunjukkan pentingnya pengelolaan komunikasi publik yang lebih terarah.

“Masyarakat tidak hanya membutuhkan informasi, tetapi juga ketenangan dan kejelasan arah dari pemerintah. Di sinilah komunikasi yang empatik dan terkoordinasi menjadi kunci,” ujarnya.

Pandangan serupa disampaikan pakar komunikasi politik Emrus Sihombing. Ia menilai pengelolaan komunikasi publik dalam penanganan bencana perlu terus diperbaiki agar lebih terintegrasi dan responsif terhadap kondisi kebatinan masyarakat.

Menurut Emrus, situasi kebencanaan menuntut komunikasi pemerintah yang solid, satu suara, dan berbasis empati.