Suara.com - Amerika Serikat, Jepang, dan negara-negara Uni Eropa bergabung mendesak China untuk menghormati hak asasi manusia minoritas di Uighur, dan juga mengungkapkan keprihatinan tentang situasi di Hong Kong.
"Kami menyerukan kepada China untuk menghormati hak asasi manusia, terutama hak orang-orang yang termasuk dalam agama dan etnis minoritas, terutama di Xinjiang dan Tibet," kata duta besar Jerman untuk PBB Christoph Heusgen, yang memimpin inisiatif pertemuan tentang hak asasi manusia pada Selasa (6/9/2020), disadur dari Channel News Asia.
Di antara 39 negara yang ikut deklarasi tersebut adalah Amerika Serikat, sebagian besar negara anggota Uni Eropa termasuk Albania dan Bosnia, serta Kanada, Haiti, Honduras, Jepang, Australia dan Selandia Baru.
"Kami sangat prihatin tentang situasi hak asasi manusia di Xinjiang dan perkembangan terkini di Hong Kong," kata Christoph Heusgen.
"Kami menyerukan kepada China untuk mengizinkan akses langsung, bermakna dan tanpa batas ke Xinjiang bagi pengamat independen termasuk Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia," tambahnya.
Segera setelah itu, utusan untuk Pakistan berdiri dan membacakan pernyataan yang ditandatangani oleh 55 negara, termasuk China, yang mengecam segala penggunaan situasi di Hong Kong sebagai alasan untuk campur tangan urusan dalam negeri China.
Berbicara kepada Jerman, Amerika Serikat dan Inggris, duta besar China Zhang Jun mengkritik apa yang dia sebut sebagai sikap "munafik".
Zhang Jun juga menuntut agar ketiga negara "menyingkirkan kesombongan dan prasangka Anda, dan mundur dari tepi jurang, sekarang".
Organisasi Human Rights Watch memuji fakta bahwa begitu banyak negara ikut menandatangani deklarasi tersebut "terlepas dari ancaman dan taktik intimidasi China yang terus-menerus terhadap mereka yang bersuara."
Pada 2019, deklrasai serupa yang dirancang oleh Inggris hanya mendapat 23 tanda tangan dari.
Para diplomat Barat mengatakan bahwa China menumpuk lebih banyak tekanan setiap tahun untuk menghalangi negara-negara anggota PBB menandatangani pernyataan semacam itu.
Negara barat berpendapat jika China mengancam akan memblokir pembaruan misi penjaga perdamaian untuk beberapa negara atau mencegah negara lain membangun fasilitas kedutaan baru di China.
Pada hari Senin, China memimpin 26 negara dalam deklarasi bersama yang menyerukan diakhirinya sanksi AS yang mereka katakan melanggar hak asasi manusia selama perjuangan memerangi pandemi virus corona.
Bulan lalu, Institut Kebijakan Strategis Australia (ASPI) mengatakan telah mengidentifikasi lebih dari 380 "fasilitas penahanan yang dicurigai" di wilayah Xinjiang, di mana China diyakini telah menahan lebih dari satu juta orang Uighur dan penduduk yang sebagian besar berbahasa Turki Muslim.
Di Amerika Serikat, Dewan Perwakilan Rakyat mengesahkan RUU pada akhir September yang bertujuan untuk melarang impor dari Xinjiang, dengan alasan bahwa pelanggaran terhadap orang-orang Uighur begitu meluas sehingga semua barang dari wilayah tersebut harus dianggap dibuat dengan tenaga kerja paksa.
TERPOPULER
