Antara Prestasi dan Kontroversi, Rapor 3 Tahun Anies jadi Gubernur DKI

Pada tahun 2019, Anies mengklaim telah menambah rute TransJakarta dari 109 menjadi 220 rute. Sementara armada bus bertambah dari 2.390 menjadi 3.548.

Selain bus, Anies juga melanjutkan proyek MRT dan LRT. MRT diklaim mampu mengurangi kendaraan di jalan secara operasional. MRT mampu mengangkut 17 sampai 18 ribu orang per hari, di dalam kendaraan pribadi setidaknya ada 2 sampai 3 orang.

"Sehingga akan mengurangi jumlah sekitar 5.600 kendaraan pribadi," kata Kasubdit Pembinaan Gakkum Ditlantas Polda Metro Jaya Kompol Muhammad Nasir saat dihubungi di Jakarta.

Sementara itu, Proyek LRT yang resmi dikomersilkan pada November 2019.

Kendati demikian, program dan kebijakan moda transportasi ini juga menuai kritik ketika nilai proyek yang dikeluarkan dinilai tidak seimbang dengan pendapatan.

LRT Jakarta yang dibangun sejak pertengahan 2016 mulai dipakai sejak 2018 lalu. Sejak itu, LRT Jakarta beroperasi dengan status uji coba tanpa mengenakan biaya perjalanan.

LRT mulai resmi beroperasi secara komersil pada 1 Desember 2020. Setiap penumpang diwajibkan membayar sebesar Rp 5 ribu untuk sekali perjalanan.

Direktur Utama LRT Jakarta Wijanarko sempat membantah bila LRT Jakarta sepi penumpang. Ia mengklaim jumlah penumpang yang menaiki LRT tiap bulannya terus meningkat.

"Per 17 November 2019 LRT Jakarta telah melayani lebih dari 1.044.457 pelanggan dan terus mengalami peningkatan setiap bulannya," kata Wijanarko dalam keterangan tertulis, Sabtu (30/11/2019).

Baca Juga: Ganjar dan Prabowo Bersaing Ketat di Survei Elektabilitas, Ridwan Kamil?

5. Izin Formula E di Monas

BUMD Jakarta Propertindo (Jakpro) bersama FIA (Federation internationale de l'automobile) Formula E Championship mengumumkan Formula E Jakarta 2020 digelar di Monas. Tepatnya di kawasan Medan Merdeka, termasuk kawasan bersejarah Monas.

Anies kerap disalahkan soal kontroversi rekomendasi untuk menggunakan Monas sebagai lintasan balap Formula E.

Polemik ini muncul karena Anies dalam suratnya kepada Ketua Komisi Pengarah Pembangunan Kawasan Medan Merdeka Pratikno, mengklaim telah mendapatkan rekomendasi dari Tim Ahli Cagar Budaya (TACB). Namun, ternyata TACB tak pernah mengeluarkan rekomendasi tersebut.

Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Saefullah saat itu mengakui ada salah ketik dalam surat tersebut. Ia menuding Kepala Biro Dalam Negeri yang membuat kesalahan itu.

Menurutnya, seharusnya bukan TACB yang mengeluarkan rekomendasi, melainkan Tim Sidang Pemugaran (TSP).