Infografis
Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Mujiyono DPRD DKI Jakarta menilai program rumah DP Rp 0 yang dibuat Gubernur Anies Baswedan malah fokus menggarap area komersil. Karena itu, kebijakan itu diminta agar dievaluasi secara mendalam.
"Program penyediaan hunian DP 0 rupiah telah menelan anggaran yang sangat besar dalam Penyertaan Modal Pemerintah Daerah (PMD) untuk Perumda Sarana Jaya," ujar Mujiyono dalam keterangan tertulisnya yang dikutip Suara.com, Jumat (10/7/2020).
2. Reklamasi Ancol
Keputusan Anies untuk mengizinkan reklamasi kawasan Ancol menimbulkan pro dan kontra.
Anies Baswedan mengelurkan izin pengembangan kawasan rekreasi untuk PT Pembangunan Jaya Ancol, Tbk dengan total luasan sebesar 155 hektar. Izin dalam bentuk Surat Keputusan (SK) Gubernur DKI Jakarta tentang izin pelaksanaan perluasan kawasan rekreasi Dunia Fantasi seluas 35 hektar dan perluasan kawasan rekreasi Taman Impian Jaya Ancol Timur seluas 120 hektar, tertanggal 24 Februari 2020.
Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Saefullah mengatakan izin perluasan lahan Taman Impian Jaya Ancol bertujuan agar mengakomodir kepentingan publik seperti tempat rekreasi masyarakat.
"Perluasan daratan Ancol adalah untuk kawasan rekreasi masyarakat. Jadi kita mengutamakan kepentingan publik," ujar Saefullah.
Namun, keputusan itu membuat publik menilai bahwa Anies telah mengingkari janji kampanye saat Pilkada.
“Menurut kami, Anies sudah menyalahi janji kampanye,” tegas koordinator Jawara, Sanny Irsan di pantai Ancol, Minggu (5/7/2020).
Baca Juga: Ganjar dan Prabowo Bersaing Ketat di Survei Elektabilitas, Ridwan Kamil?
Jawara merupakan salah satu relawan pendukung pasangan Anies Baswedan dan Sandiaga Uno pada Pilkada 2017 lalu. Alasan utama mendukung pasangan itu dikarenakan salah satu janji kampanyenya menolak reklamasi di Teluk Jakarta.
