REGIONAL:
Suara.com - Persaudaraan Alumni 212 sudah mempunyai sejumlah catatan untuk kinerja Presiden Joko Widodo dan Wapres Maruf Amin dalam satu tahun ini.
Untuk diketahui pada Selasa (20/10/2020) besok merupakan satu tahun Jokowi-Ma'aruf Amin berkerja setelah dilantik.
"Sudah pasti kami punya catatan atas 1 tahun rezim ini berkuasa bahkan 6 tahun berkuasa atau pada periode kedua ini," kata Wakil Sekretaris Jenderal PA 212 Novel Bamukmin melalui pesan singkat kepada Suara.com, Senin (19/10/2020).
Menurutnya, dalam satu tahun kinerja Presiden Jokowi masyarakat atau publik akan ramai-ramai memberikan raport merah. Ia mengatakan, hampir semua kebijakan pemerintah Jokowi dapatkan hasil minor.
"Catatan sudah pastinya semua rakyat sudah tahu akan memberikan raport kebakaran yang isinya hampir merah semua," ungkapnya.
Novel mengatakan, pada rezim kepemerintahan Jokowi selama ini yang makmur hanya para cukong.
"Bahkan sudah menuju kebangkrutan dan krisis di segala bidang yang makmur dan sukses hanya para cukong," tuturnya.
Kendati begitu, Novel menegaskan pihaknya belum mempunyai rencana untuk menggelar aksi bertepatan pada kinerja Jokowi-Ma'ruf besok.
"Sampai saat ini kami belum ada rencana untuk turun aksi," tandasnya.
Mahasiswa Geruduk Istana
Sementara itu, Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) akan kembali berunjuk rasa menolak Undang-undang Cipta Kerja ke Istana Negara, Jakarta Pusat pada Selasa (20/10/2020) besok, bertepatan dengan satu tahun kerja Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wapres Ma'ruf Amin.
Koordinator Aliansi BEM SI, Remy Hastian mengatakan, pertemuan antara mahasiswa dengan Staf Khusus Milenial Presiden pada aksi sebelumnya tidak berarti apa-apa, mereka ngotot ingin bertemu langsung dengan Jokowi.
"Yang menemui massa aksi bukan orang yang kami harapkan. Staf Khusus Milenial bukan representatif dari Presiden Republik Indonesia, BEM SI akan turun aksi damai lagi tepat 1 tahun kerja bapak Jokowi dan bapak Ma'ruf Amin," kata Remy Hastian dalam keterangannya, Sabtu (17/10/2020).
Dia menegaskan tuntutan mereka masih sama yakni mendesak Jokowi untuk membatalkan UU Cipta Kerja melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undangan (Perppu) dan fokus mengendalikan pandemi Covid-19.
BEM SI juga mengecam tindakan pemerintah yang berusaha mengintervensi gerakan dan suara rakyat yang menolak UU Cipta Kerja.
TERPOPULER
