REGIONAL:
Suara.com - Ketua Umum Persaudaraan Alumni 212 atau PA 212, Slamet Ma'arif mengatakan, pihaknya belum mendapatkan arahan dari Imam Besar Habib Rizieq Shihab untuk menggelar aksi bertepatan pada satu tahun kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wapres Ma'ruf Amin.
Untuk diketahui pada Selasa (20/10/2020) besok merupakan satu tahun Jokowi-Ma'aruf Amin berkerja setelah dilantik sebagai presiden dan wakil presiden.
"Belum ada seruan untuk menggelar aksi," kata Slamet melalui pesan singkat kepada Suara.com, Senin (19/10).
Hal senada juga disampaikan oleh Wakil Sekretaris Jenderal PA 212, Novel Bakmumin. Namun, Novel mengatakan, pihaknya sudah mempunyai catatan selama Jokowi berkuasa.
"Sampai saat ini kami belum ada rencana untuk turun aksi namun sudah pasti kami punya catatan atas satu tahun rezim ini berkuasa bahkan enam tahun berkuasa atau pada periode kedua ini," ungkapnya.
Menurutnya, masyarakat akan memberikan raport merah kepada kinerja Jokowi-Ma'ruf selama satu tahun ini. Ia mengatakan, yang makmur dalam pemerintahan Jokowi hanya para cukong.
"Catatan sudah pastinya semua rakyat sudah tahu akan memberikan raport kebakaran yang isinya hampir merah," tuturnya.
Mahasiswa Geruduk Istana
Sementara itu, Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) akan kembali berunjuk rasa menolak Undang-undang Cipta Kerja ke Istana Negara, Jakarta Pusat pada Selasa (20/10/2020) besok, bertepatan dengan satu tahun kerja Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wapres Ma'ruf Amin.
Koordinator Aliansi BEM SI, Remy Hastian mengatakan, pertemuan antara mahasiswa dengan Staf Khusus Milenial Presiden pada aksi sebelumnya tidak berarti apa-apa, mereka ngotot ingin bertemu langsung dengan Jokowi.
"Yang menemui massa aksi bukan orang yang kami harapkan. Staf Khusus Milenial bukan representatif dari Presiden Republik Indonesia, BEM SI akan turun aksi damai lagi tepat 1 tahun kerja bapak Jokowi dan bapak Ma'ruf Amin," kata Remy Hastian dalam keterangannya, Sabtu (17/10/2020).
Dia menegaskan tuntutan mereka masih sama yakni mendesak Jokowi untuk membatalkan UU Cipta Kerja melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undangan (Perppu) dan fokus mengendalikan pandemi Covid-19.
BEM SI juga mengecam tindakan pemerintah yang berusaha mengintervensi gerakan dan suara rakyat yang menolak UU Cipta Kerja.
TERPOPULER
