Suara.com - Aliansi Masyarakat Sipil untuk Indonesia Hebat (ALMISBAT) menilai Presiden Joko Widodo atau Jokowi masih memiliki waktu untuk memperbaiki segala kekurangan yang ada pada satu tahun masa kepemimpinnya. Salah satu yang diminta oleh organisasi relawan Jokowi tersebut ialah menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) masa lalu.
Ketua Umum Almisbat Hendrik Dikson Sirait menilai, Jokowi mengemban tugas historis untuk mewujudkan Indonesia demokratis dan berkeadilan sosial. Di sisa masa pemerintahannya, Almisbat berharap Jokowi bisa menuntaskan agenda-agenda reformasi.
"Termasuk menyelesaikan agenda-agenda reformasi yang belum tuntas seperti pemberantasan KKN dan penyelesaian kasus-kasus kejahatan HAM masa lalu," kata Hendrik dalam keterangan tertulisnya, Selasa (20/10/2020).
Almisbat juga meminta Jokowi lebih fokus pada penanganan pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi dalam jangka pendek.
Belajar dari masa satu tahun kepemimpinannya, Almisbat justru meminta Jokowi bisa mengganti orang-orang yang dianggapnya tidak bisa membantu kinerja terutama dalam hal komunikasi publik.
Pasalnya, komunikasi pemerintah dinilai gagal apalagi ketika harus meluruskan informasi dan misinformasi di ranah publik. Kegagalan itu dianggapnya mengakibatkan proses deliberasi yang tidak berjalan mulus.
"Akibat proses deliberasinya yang tidak berjalan mulus maka tak terhindarkan bila penolakan dari berbagai pemangku kepentingan strategis muncul secara bersamaan," ujarnya.
Dengan begitu, Almisbat menyarankan Jokowi bisa menempatkan orang-orang tepat pada empat tahun sisa pemerintahannya.
"Karena itu, Presiden sebaiknya segera mengganti para pembantunya yang terbukti tidak bisa mendukung gerak, langgam dan gaya Presiden terutama yang terkait dengan urusan komunikasi politik atau publik."
Baca Juga: Bertemu PM Jepang, Jokowi Bahas Pengelolaan Covid-19
