Suara.com - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM mengungkapkan bahwa ratusan anak-anak pelajar di Kampung Bomba, Distrik Hitadipa, Kabupaten Intan Jaya tidak bisa sekolah karena gedung sekolahnya dipakai TNI sebagai Pos Koramil Persiapan Hitadipa.
Komisioner Komnas HAM Choirul Anam meminta TNI untuk mencari tempat lain bukan di Sekolah Dasar YPPGI dan SMP Satu Atap di Hitadipa, sebab anak-anak Hitadipa memiliki hak untuk pendidikan yang dijamin dalam Undang-Undang.
"Komnas HAM meminta menghidupkan SD-SMP YPPG untuk kegiatan belajar mengajar yang saat ini digunakan sebagai Pos Koramil Persiapan Hitadipa," kata Chairul Anam saat jumpa pers virtual, Senin (2/11/2020).
Pengalihfungsian gedung sekolah ini sudah dilakukan TNI sejak Desember 2019, saat itu penduduk sedang mengungsi karena adanya konflik senjata, dan hingga saat ini masih berfungsi sebagai Pos Koramil Persiapan Hitadipa.
"Kami juga mendapatkan langsung pengaduan dari kepala sekolah SD-SMP YPPG yang muridnya kurang lebih ada 100 orang, dia mengatakan sejak itu dijadikan pos Koramil hitadipa, sekolahnya menjadi tutup, gak bisa sekolah," jelasnya.
"Menghilangkan sekolah atas nama pos keamanan menurut saya ya kita menghilangkan cita-cita bangsa Indonesia," kata Chairul menegaskan.
Diketahui, selama satu tahun terakhir, pihaknya mencatat rentetan peristiwa yang terjadi di Distrik Hitadipa, baik berupa kontak senjata antara TNI-Polri dengan TPNPB/OPM, kekerasan terhadap warga sipil hingga perampasan ruang hidup masyarakat setempat.
Beberapa lokasi baku tembak yang terjadi pada bulan ini yakni Kampung Kulapa (Distrik Hitadipa), Kampung Ndugusiga (Distrik Sugapa), Kampung Bulapa (Distrik Sugapa) dan Kampung Ugimba (Distrik Ugimba).
Baca Juga: Deretan Warga Papua Korban Kekerasan Aparat Dilaporkan ke Komnas HAM
