Mendikbud Tinjau Pembangunan SMK di Palu yang Terdampak Gempa 2018

Suara.com - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Nadiem Anwar Makarim minta, SMK Negeri 8 Kota Palu, Sulawesi Tengah memberitahukan apa saja yang dibutuhkan pihak sekolah, agar penyelenggarakan kegiatan belajar mengajar menjadi lancar. Beberapa waktu lalu, sekolah ini menjadi korban terdampak gempa 2018 dan mengalami kerusakan yang cukup parah.

“Semoga sisa pembangunan oleh UNDP (United Nations Development Programme) sukses. Tolong beritahukan saya, kalau ada apa-apa lagi yang bisa dilakukan Kemendikbud,” ujar Nadiem, saat melakukan kunjungan ke sekolah tersebut, Sulteng, Rabu (4/11/2020).

Saat ini, SMK Negeri 8 Kota Palu tengah dibangun kembali berkat kerja sama pemerintah dengan UNDP.

Bersama Gubernur Sulteng, Longki Djanggola, Nadiem mengatakan, kerja keras pemerintah pusat dalam mewujudkan pendidikan yang baik, tidak akan dapat berjalan tanpa gotong royong dari ujung tombak pendidikan, yaitu pemerintah daerah, kepala sekolah, dan para guru.

“Kementerian tidak punya kemampuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan, kalau guru dan kepala sekolahnya tidak bergerak duluan. Asal mengikuti prinsip merdeka belajar, dimana kepala sekolah dan guru diberikan kemerdekaan untuk memerdekakan murid-muridnya,” ujar Nadiem.

Pascagempa pada 2018, SMK Negeri 8 Kota Palu tetap melaksanakan kegiatan belajar mengajar dengan menggunakan kelas darurat yang dibangun oleh Kemendikbud. Adapun jumlah kelas terdiri dari enam unit dari pemerintah dan tiga unit dari swasta.

"Meskipun dengan kelas darurat, pelaksanakan kegiatan belajar mengajar dapat dilaksanakan dengan baik melalui dua metode yaitu secara dalam jaringan (daring) dan luar jaringan (luring)," tutur Tardi, wakil kepala sekolah bagian kurikulum ini.

Pada kesempatan itu, Nadiem juga melakukan diskusi bersama para pengurus Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) dan para guru terkait pembelajaran jarak jauh, penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), pengadaan alat informasi dan teknologi, guru ganda di SMK, guru garis terdepan, serta pengadaan gawai untuk program digitalisasi sekolah.

“Di tengah pandemi Covid-19, saya sangat mengapresiasi kebijakan BOS yang dikeluarkan Mas Menteri, dimana 100 persen dana BOS bisa digunakan untuk guru honorer,” ujar Tri, salah satu pengurus MKKS perwakilan sekolah swasta.

Pada kunjungan tersebut, Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, Jumeri; Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah, Irwan Lahace, Direktur SMK, M. Bakrun, Staf Khusus Mendikbud Bidang Komunikasi dan Media, M. Haikal, serta Sekretaris Direktorat Jenderal PAUD dan Dikdasmen, Sutanto ikut mendampingi Mendikbud.