Kisah Caleg Muslim Menang Pemilu Legislatif di Negeri Buddha

Suara.com - Dua caleg muslim dari Liga Nasional untuk Demokrasi  berhasil masuk ke parlemen dalam pemilu legislatif di Myanmar.

Kemenangan mereka dianggap simbolik, meski tidak mengubah situasi minoritas di negeri Buddha itu. Ketika etnis minoritas secara umum diasingkan dari pesta demokrasi di Myanmar, Sithu Maung menjadi harapan bagi kaum termarjinalkan.

Karena pemuda muslim berusia 33 tahun itu baru saja terpilih sebagai anggota legislatif, melalui pemilu yang dibanjiri gelombang hasutan dan ujaran kebencian terhadap minoritas.

Sithu adalah dua caleg beragama muslim di antara 1.100 kandidat yang diajukan Liga Nasional untuk Demokrasi. Dalam pemilu legislatif lima tahun lalu, partai pimpinan Aung San Suu Kyi itu malah tidak mencalonkan seorangpun caleg muslim.

Kaum muslim mewakili empat persen dari jumlah total populasi Myanmar. Kebanyakan beretnis Rohingya dan sering mengalami diskriminasi, atau menjadi korban persekusi.

Bagi Sithu, perolehan suara sebanyak 80% untuk daerah pemilihannya di pusat kota Yangon, merupakan sebuah pengakuan.

“Warga merayakan (kemenangan), mereka meneriakkan nama saya dari dalam apartemennya ketika saya sedang lewat,” tuturnya kepada kantor berita AFP.

Konstituen di dapilnya yang berjumlah populasi 30.000 tergolong paling multietnis di seluruh penjuru negeri. Demografi pemilih terbagi antara mayoritas penganut Buddha dan warga muslim, serta penduduk dari Rakhine, warga keturunan Cina atau India.

“Saya bekerja untuk penganut semua agama, terutama mereka yang mengalami diskriminasi, dianiaya atau direnggut hak asasi manusianya,” kata dia.

Diskriminasi status kewarganegaraan Sithu Maung menolak diseret ke arah isu persekusi Rohingnya yang membayangi kepemimpinan Suu Kyi di mata dunia internasional.

Saat ini sekitar 600.000 penduduk Rohingya masih bertahan di Myanmar. Mereka hidup di dalam “kondisi apartheid” seperti digambarkan oleh kelompok HAM.

Di Myanmar, warga muslim atau etnis minoritas lain, kesulitan mendapat status resmi sebagai warga negara. Sithu Maung misalnya harus menunggu selama bertahun-tahun sebelum mendapatkan Kartu Identitas Penduduk, yang mencatat statusnya sebagai “etnis campuran.”

“Mereka yang belum pernah mengalaminya tidak bisa mengerti bagaimana rasanya,” kisahnya.

Sebagaimana lazimnya, warga minoritas ditempatkan di jalur birokrasi berbeda untuk mengajukan permohonan mendapat KTP, dan sebabnya rentan terhadap praktik suap.

Pada pemilu 2015, pencalonan Sithu sebagai caleg NLD dibatalkan menyusul sentimen antimuslim yang marak digelorakan kelompok nasionalis Buddha garis keras.