Suara.com - Imam Besar FPI Habib Rizieq Shihab menyatakan siap melakukan rekonsiliasi dengan pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi.
Terkait itu, politikus Partai NasDem Achmad Effendy Choirie menilai rekonsiliasi tidak perlu dilakukan. Choirie menyebut antara Jokowi dengan Rizieq tidak memiliki kesalahan apapun yang patut direkonsiliasi.
Ia memandang, kesalahan hanya sebataa klaim Rizieq yang kerap menyalahkan pemerintah.
"Ya memang tidak perlu rekonsiliasi. Memang salahnya Jokowi apa kepada Habib Rizieq?. Rizieq kan karena ulahnya sendiri karena dia selalu menyalahkan pemerintah terus-menerus," kata Choirie kepada wartawan, Jumat (13/11/2020).
Choirie berujar, dalam pandangannya Rizieq tidak pernah melihat kelebihan pemerintah. Rizieq dianggap hanya melihat hal negatif.
"Nah kok ngajak rekonsiliasi terus gimana?. Jadi jangan diplintir lagi seolah Jokowi mengkriminalisasi ulama. Itu kan kebohongan yang luar biasa kepada publik," kata Choirie.
"Mengkriminalisasi ulama itu pembalikan fakta yang luar biasa. Berarti kebohongan kepada publik yang luar biasa," sambungnya.
Syarat Rekonsiliasi
Sejak kemarin ramai isu rekonsiliasi antara Habib Rizieq dengan Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi). Walaupun, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko sudah menegaskan hubungan pemerintah dengan Rizieq Shihab baik-baik saja.
Baca Juga: Disebut Lonte Gara-Gara Hina Habib Rizieq, Nikita Mirzani Dibela Warganet
Terkait rekonsiliasi ini, Imam Besar Fron Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab pun angkat bicara. Ia menegaskan siap rekonsiliasi namun dengan syarat. Syarat utama yang perlu dilakukan untuk melakukan rekonsiliasi adalah dengan melakukan dialog.
Menurut Rizieq, jalan perdamaian mustahil bisa terwujud jika dialog tersebut tidak dibangun antara kedua belah pihak.
"Teriak-teriak rekonsiliasi, mana mungkin digelar tanpa ruang dialog dibuka. Buka dulu pintu dialognya baru rekonsiliasi," kata Rizieq dikutip dari siaran YouTube Front TV, Kamis (12/11/2020).
Kemudian, Rizieq memberi syarat lagi, sebelum dialog digelar Ia meminta agar Jokowi mengakhiri kriminalisasi ulama, aktivis hingga para buruh dan mahasiswa yang berbeda pendapat dengan pemerintah.
"Kalau beda pendapat jangan main tangkap, jangan main ditersangkakan. Beda pendapat ayo duduk bersama adu agumentasi, adu alasan, siapa yang kuat," ungkapnya.
Secara terang-terangan, Rizieq juga meminta Jokowi membebaskan para petinggi KAMI yang telah dipenjara.
