Suara.com - Ketua Komisi Pemilihan Umum Jawa Tengah Yulianto Sudrajat mengungkapkan sejumlah petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang keberatan mengikuti rapid test Covid-19.
Padahal, tes tersebut menjadi syarat wajib bagi petugas KPPS yang akan menjalankan tugas pada pemilihan kepala daerah 9 Desember 2020 nanti.
Mayoritas petugas KPPS yang keberatan menjalani rapid test berasal dari tingkat pedesaan. Alasan mereka tak mau tes, umumnya karena takut hasilnya reaktif sehingga harus isolasi mandiri.
"Kadang petugas KPPS masih saja ada yang nggak mau dirapid, bisa dipahami yang namanya orang desa kadang takut nanti kalau dirapid terus reaktif, terus diswab akhirnya dia harus isolasi, dia nggak bisa bekerja harian," tutur Yulianto dalam diskusi bertajuk Covid Naik Jelang 9 September, Bagaimana Antisipasinya?, Sabtu (5/12/2020).
KPU kemudian melakukan pendekatan terhadap petugas yang bersikiap demikian dengan melibatkan tim gugus tugas penanganan Covid-19. Awalnya mereka tetap tidak bersedia, tetapi akhirnya mengikuti tes.
Secara nasional, petugas KPPS yang telah menjalani rapid test sudah mencapai 90 persen dan sekarang masih berlangsung hingga empat hari ke depan.
800 petugas KPPS positif
Menurut data KPU Jawa Tengah, sekitar 800 petugas KPPS dari total 308.539 petugas, terkonfirmasi positif Covid-19.
Jumlah tersebut, kata anggota KPU Jawa Tengah M. Taufik, sekitar 0,27 persen dari jumlah total petugas KPPS.
Baca Juga: Pilkada Tinggal 4 Hari, 800 Petugas KPPS Jateng Positif Covid-19
Proses rapid test masih berlangsung hingga sekarang. Sejauh ini rapid test sudah menyentuh 97 persen petugas.
"Hampir selesai, sebagian daerah sudah selesai pada akhir November," katanya.
Sejumlah petugas KPPS di Jawa Tengah sebelumnya menolak rapid test.
