63 Persen Petugas KPPS Punya Risiko Hipertensi, Ungkap BPJS Kesehatan

Bimo Aria Fundrika

Selasa, 20 Februari 2024 | 09:00 WIB
63 Persen Petugas KPPS Punya Risiko Hipertensi, Ungkap BPJS Kesehatan
Ilustrasi Pemeriksaan hipertensi (Unsplash/Mufid Majnun)

Suara.com - Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ali Ghufron Mukti, mengungkapkan bahwa sebanyak 63 persen dari total 398.155 anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) memiliki risiko kesehatan, atau sekitar 250 ribu orang, mengalami hipertensi.

Ghufron menjelaskan bahwa dari total 7,9 juta anggota KPPS, atau sekitar 86,4 persen, telah menjalani skrining kesehatan. 

"Dari skrining tadi, tadi sudah disampaikan, yaitu ada 398.155 yang berisiko penyakit, atau 5,83 persen," ujarnya dalam konferensi pers di Jakarta,

Dalam kategori orang dengan risiko tersebut, sekitar 26 persen mengalami masalah jantung koroner, 8 persen mengidap gagal ginjal kronis, dan 3 persen memiliki diabetes melitus.

Petugas KPPS sedang melayani calon pemilih di salah satu TPS Pekanbaru, Rabu (14/2/2024). [Suara.com/Eko Faizin]
Petugas KPPS sedang melayani calon pemilih di salah satu TPS Pekanbaru, Rabu (14/2/2024). [Suara.com/Eko Faizin]

Ghufron menyatakan bahwa skrining kesehatan adalah bagian dari upaya BPJS Kesehatan dan Kementerian Kesehatan dalam mempromosikan kesehatan serta mencegah penyakit bagi para petugas pemilu. Skrining ini diikuti dengan berbagai tindakan antisipatif, termasuk penyiagaan petugas kesehatan untuk memonitor dan menyediakan perawatan yang dibutuhkan bagi petugas pemilu.

Menurutnya, skrining akan lebih efektif jika dilakukan sebelum seseorang mendaftar menjadi petugas, daripada melakukan skrining setelah mereka diterima.

Sementara itu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyampaikan bahwa hingga tanggal 18 Februari, tercatat 84 petugas pemilu meninggal, terdiri dari 71 petugas lapangan KPU dan 13 anggota Bawaslu. Angka ini menunjukkan penurunan signifikan dibandingkan dengan Pemilu 2019 yang mencapai lebih dari 500 kematian.

Meskipun demikian, Budi menyatakan bahwa satu kematian pun dianggap terlalu banyak bagi pemerintah, terutama Kementerian Kesehatan, karena berdampak pada banyaknya keluarga yang berduka. Oleh karena itu, pemerintah terus berupaya menekan angka kematian ini, termasuk dengan menyempurnakan sistem skrining, untuk pesta demokrasi selanjutnya pada tahun 2029.

baca juga
Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

KUIS: Seberapa Leo Sih Kamu? Mengukur Tingkat Percaya Diri dan Karisma
Ikuti Kuisnya ➔
Kalkulator Weton Online, Cek Hari Lahir Menurut Penanggalan Jawa
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kacamata Apa yang Paling Cocok dengan Gayamu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Sepatu Mana yang Cocok dengan Kepribadianmu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan Si Zodiak Cancer?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Karakter Apakah Kamu Saat Mati Listrik Melanda?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan MPR RI?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Ujian Kepekaan: Apakah Anda Individu yang Empati atau Justru Cuek?
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA SD: 15 Soal Matematika Kelas 6 Materi Bilangan
Ikuti Kuisnya ➔

Komentar

Terkait

Tiap Polda Harus Bentuk Call Center Bagi KPPS Butuhkan Pertolongan Medis

Tiap Polda Harus Bentuk Call Center Bagi KPPS Butuhkan Pertolongan Medis

DPR | Senin, 19 Februari 2024 | 11:42 WIB

Bendahara Gelapkan Uang Honor KPPS Batu Piring Rp115 Juta untuk Judi Online

Bendahara Gelapkan Uang Honor KPPS Batu Piring Rp115 Juta untuk Judi Online

News | Minggu, 18 Februari 2024 | 20:03 WIB

Tercatat Ada Kesalahan dalam Penghitungan Suara Sirekap, KPU Bilang Begini

Tercatat Ada Kesalahan dalam Penghitungan Suara Sirekap, KPU Bilang Begini

Video | Senin, 19 Februari 2024 | 09:00 WIB

Terkini

Local Media Community Gandeng Google Dukung Penguatan Ekosistem Media Lokal

Local Media Community Gandeng Google Dukung Penguatan Ekosistem Media Lokal

News | Sabtu, 15 Agustus 2026 | 00:55 WIB

Tegas! Menkeu Purbaya Ungkap Tak Ada Kenaikan Gaji Guru di 2027

Tegas! Menkeu Purbaya Ungkap Tak Ada Kenaikan Gaji Guru di 2027

Bisnis | Sabtu, 15 Agustus 2026 | 00:12 WIB

Renjana Perca, Saat Fashion Indonesia Bertemu Ekonomi Sirkular

Renjana Perca, Saat Fashion Indonesia Bertemu Ekonomi Sirkular

Lifestyle | Jum'at, 14 Agustus 2026 | 23:48 WIB

Modal Foto AI Berseragam Polisi, Pria di Bandung Tipu Korban dan Bawa Lari Uang

Modal Foto AI Berseragam Polisi, Pria di Bandung Tipu Korban dan Bawa Lari Uang

Jabar | Jum'at, 14 Agustus 2026 | 23:20 WIB

Insentif Guru Ngaji di Bogor Jadi Rp1,2 Juta per Tahun

Insentif Guru Ngaji di Bogor Jadi Rp1,2 Juta per Tahun

Bogor | Jum'at, 14 Agustus 2026 | 23:15 WIB

Jaga Gajah Sumatera, Pertamina Kilang Plaju Perkuat Upaya Melestarikan Warisan Alam Sumsel

Jaga Gajah Sumatera, Pertamina Kilang Plaju Perkuat Upaya Melestarikan Warisan Alam Sumsel

Sumsel | Jum'at, 14 Agustus 2026 | 23:11 WIB

Temukan 1.500 Warga Terjebak Grup LGBT Daring, Pemkab Serang Siapkan Langkah Pembinaan

Temukan 1.500 Warga Terjebak Grup LGBT Daring, Pemkab Serang Siapkan Langkah Pembinaan

Banten | Jum'at, 14 Agustus 2026 | 23:06 WIB

Bank Sumsel Babel dan Unsri Bersinergi Menyiapkan Generasi Pemimpin Masa Depan

Bank Sumsel Babel dan Unsri Bersinergi Menyiapkan Generasi Pemimpin Masa Depan

Sumsel | Jum'at, 14 Agustus 2026 | 22:55 WIB

Havaianas Debut Kitten Heel di Copenhagen Fashion Week

Havaianas Debut Kitten Heel di Copenhagen Fashion Week

Lifestyle | Jum'at, 14 Agustus 2026 | 22:42 WIB

Perombakan Buku Sekolah, Solusi Literasi atau Cuma Proyek Bisnis Baru?

Perombakan Buku Sekolah, Solusi Literasi atau Cuma Proyek Bisnis Baru?

News | Jum'at, 14 Agustus 2026 | 22:10 WIB

×