Infografis
Suara.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan, vaksinasi tidak bisa dilakukan secara serempak ke semua penduduk. Karena itu, ia meminta agar protokol kesehatan pencegahan penularan Covid-19 tetap dijalankan.
Jokowi mengatakan, sebelum melakukan vaksinasi, diperlukan sejumlah tahapan yang harus dilewati. Nantinya akan ada uji klinis dan pertimbangan ilmiah untuk menentukan kapan, di mana dan siapa saja yang akan divaksin.
"Tidak memungkinkan vaksinasi secara serempat untuk semua penduduk," ujar Jokowi dalam siaran Sekretariat Presiden, Minggu (6/12/2020).
Nantinya aturan dan tahapan vaksinasi akan dibuat oleh pemerintah. Jokowi berharap segala ketentuan yang dibuat dijalankan oleh masyarakat dengan baik.
"Saya harap semua pihak untuk mengikuti pengumuman dan petunjuk-petunjuk dari petugas yang saat ini sudah menyiapkan vaksin," jelasnya.
Selama menunggu distribusi vaksin, masyarakat harus menyadari potensi penularan Covid-19 masih ada. Penggunaan masker, jaga jarak, dan menjaga kebersihan harus terus dijalankan.
"Meski vaksin sudah ada, kita tetap harus disiplin menjalankan protokol kesehatan, tetap disiplin 3M. Memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, selalu harus terus kita lakukan," pungkasnya.
Sebelumnya, Pemerintah telah menerima 1,2 juta dosis vaksin yang dikirim dari Beijing, China pada Minggu (6/12/2020) malam. Namun Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyatakan akan menambah lagi pengiriman antigen itu ke Indonesia.
Jokowi mengatakan, 1,2 juta vaksin yang diterima ini adalah buatan perusahaan bioteknologi asal China, Sinovac Biotech. Di awal Januari 2021, ia menargetkan ada lagi kiriman 1,8 juta dosis vaksin jadi itu.
Baca Juga: 1,2 Juta Vaksin Diterima Dari China, Jokowi: Tak Bisa Langsung Didistribusi
"Kita juga masih mengupayakan 1.8 juta dosis vaksin yang akan tiba di awal Januari 2021," ujar Jokowi melalui siaran di kanal YouTube Sekretariat Presiden, Minggu (6/12/2020).
