Suara.com - Presiden Joko Widodo menunjuk Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia atau Menko PMK, Muhadjir Effendy sebagai pelaksana tugas Menteri Sosial menggantikan Juliari Batubara.
Penunjukkan tersebut menyusul setelah Juliari ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK terkait kasus korupsi bantuan sosial atau Bansos Covid-19.
Pengamat Politik dari Lingkar Madani, Ray Rangkuti menilai penunjukkan Muhadjir sudah tepat karena Mensos dibawah koordinasi Kementerian PMK.
"Dari segi struktur ya tepat, kenapa? karena mensos itu dibawa menteri PMK," ujar Ray saat dihubungi Suara.com, Senin (7/12/2020).
Ketika ditanya apakah ada kemungkinan Muhadjir akan ditunjuk Jokowi sebagai Mensos saat perombakan kabinet, Ray menuturkan hal tersebut bisa saja terjadi.
"Itu sangat mungkin, cuma kalau dari segi kewenangan sih ya Muhadjir kan makin mengecil jabatannya karena hanya melaksanakan satu kementerian dibanding yang sekarang (Menteri Koordinator PMK)," ucap dia.
Namun kata Ray, dari segi kemanfaatan, jaringan dan hubungan masyarakat, jabatan Mensos sangat bergengsi. Sehingga ia menyebut hampir semua partai politik mengincar jabatan Mensos.
"Dari segi hubungan dengan masyarakat dan efeknya kepada masyarakat ya jabatan mensos sangat bergengsi. Hampir semua partai politik menginginkan posisi itu. Jadi artinya tergantung Pak Muhadjir nya dan tentu hanya presiden," tutur Ray.
Ia berharap Muhadjir bisa menunjukkan keahlian dan kemampuannya untuk memimpin kementerian sosial. Ray juga menyarankan kepada Jokowi jika merombak kabinet memilih Mensos bukan dari kader partai, namun dari kalangan profesional.
Baca Juga: Laskar FPI Ditembak Polisi, DPR Minta Jokowi Bentuk Tim Pencari Fakta
Hal tersebut kata Ray, agar tidak terulang kembali kasus korupsi yang dilakukan kader partai yang menjabat sebagai Menteri.
"Posisi-posisi seperti Mensos memang sudah sebaiknya diserahkan kepada kader non partai. Kader non partai ini supaya ya nggak ada kejadian seperti yang sekarang," katanya.
