Pemerintah Targetkan 5.000 Huntap Korban Bencana Sumatra Bakal Rampung Tahun Ini

Suara.com - Pemerintah menargetkan pembangunan 5.000 unit hunian tetap (huntap) bagi korban bencana di Sumatra rampung pada 2026. Di tengah percepatan pembangunan, pemerintah juga menyoroti keberlanjutan pendanaan agar program pemulihan tidak terhenti saat memasuki tahun anggaran 2027.

Hal itu dibahas Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Sugiono dalam pertemuan bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, Selasa (13/10/2026).

Dalam pertemuan tersebut, pemerintah membahas percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Aceh dan sejumlah wilayah Sumatra, termasuk kesiapan lahan untuk relokasi warga terdampak.

Sugiono mendorong pemerintah daerah memastikan ketersediaan lahan relokasi yang aman dan memiliki kepastian hukum. Langkah ini menjadi salah satu aspek penting agar pembangunan hunian bagi penyintas dapat berjalan tanpa terkendala persoalan lahan.

Selain pembangunan huntap, pemerintah menyalurkan bantuan stimulan perbaikan rumah senilai Rp702,93 miliar. Pembangunan hunian dan pemulihan infrastruktur publik menjadi bagian dari pelaksanaan Rencana Induk Rehabilitasi dan Rekonstruksi 2026–2028.

Sugiono mengatakan, pemulihan pascabencana tidak cukup hanya dengan membangun kembali bangunan yang rusak. Pemerintah, menurut dia, juga perlu memastikan masyarakat terdampak dapat kembali menjalani kehidupan mereka.

“Penyelesaian hunian tetap dan pemulihan infrastruktur publik ini menjadi prioritas. Kita ingin tidak hanya sekadar membangun kembali fisik bangunan, tetapi memulihkan harapan dan masa depan saudara-saudara kita di Sumatra. Negara akan terus hadir memastikan mereka bisa kembali bangkit,” kata Sugiono.

Persoalan lain yang menjadi perhatian pemerintah adalah kesinambungan pendanaan program pemulihan. Sejumlah program lintas kementerian dan lembaga masih harus berjalan ketika tahun anggaran 2026 berakhir.

Sugiono meminta agar pergantian tahun anggaran tidak menghambat pelaksanaan program yang dibutuhkan penyintas bencana. Tanpa kesinambungan pendanaan, percepatan pembangunan hunian dan pemulihan fasilitas publik berisiko terkendala di tengah pelaksanaan.

“Kita tidak boleh membiarkan masyarakat penyintas berjuang sendirian hanya karena pergantian tahun anggaran. Sinergi lintas sektor ini adalah wujud komitmen kita untuk memastikan proses pemulihan terus berkesinambungan, berjalan tuntas, dan tidak ada rakyat yang tertinggal,” ujarnya.

Dalam agenda yang sama, pemerintah turut membahas penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di berbagai daerah.

Kementerian Dalam Negeri didorong memperkuat pengawasan melalui jajaran pemerintah daerah, termasuk dengan menginstruksikan kepala daerah meningkatkan pengendalian karhutla di wilayah masing-masing.

Sementara itu, BNPB melanjutkan penanganan di lapangan melalui operasi darat dan udara serta modifikasi cuaca untuk mengendalikan titik api yang masih tersisa.

Antisipasi Bencana saat Musim Hujan

Pemerintah juga menyiapkan langkah mitigasi menghadapi potensi peningkatan bencana hidrometeorologi saat memasuki musim hujan. Penanganan bencana di wilayah lain, termasuk Nusa Tenggara Timur dan Papua Pegunungan, turut menjadi perhatian.

Sugiono menyatakan Kemenko PMK akan mendukung langkah BNPB, terutama apabila terdapat kendala operasional yang membutuhkan keputusan cepat.

“Apabila terdapat kendala yang membutuhkan keputusan taktis, Kepala BNPB dapat berkonsultasi langsung dengan saya agar penyelesaiannya dapat dipercepat,” kata Sugiono.

Dengan sejumlah agenda tersebut, pemerintah menghadapi dua pekerjaan sekaligus, yakni menuntaskan pemulihan bagi masyarakat terdampak bencana sekaligus memperkuat kesiapsiagaan menghadapi ancaman bencana berikutnya.