FPI Tak Dianggap Ada Oleh Pemerintah karena Ideologinya Khilafah

Iwan Supriyatna, Ria Rizki Nirmala Sari

Sabtu, 12 Desember 2020 | 05:30 WIB
FPI Tak Dianggap Ada Oleh Pemerintah karena Ideologinya Khilafah
Menkopolhukam Mahfud MD saat ditemui wartawan di kantornya. (Suara.com/Ria Rizki).

Suara.com - Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyebut kalau pemerintah tidak menganggap Front Pembela Islam (FPI) sebagai organisasi masyarakat (ormas) yang resmi tercatat oleh negara.

Pasalnya, hingga saat ini FPI belum memenuhi syarat perizinan yakni menyetujui setia kepada Pancasila.

Mahfud mengungkapkan hingga saat ini FPI belum mengurus perpanjangan surat izinnya ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang berlaku setiap lima tahun.

Kendalanya hanya satu, yakni soal ideologi khilafah yang tercantum dalam AD/ART FPI.

"Yang saya ingat itu kan ada UU keormasan (menyebut) sebuah ormas tidak boleh beroperasi tanpa memenuhi syarat menyatakan setia kepada ideologi pancasila dan sebagainya," kata Mahfud dalam sebuah wawancara khusus yang disiarkan melalui YouTube BeritaSatu, ditulis Sabtu (12/12/2020).

"Nah, misalnya di AD/ART itu tidak tercantum istilah itu, yang ada istilah mendirikan khilafah gitu," tambahnya.

Karena mencantumkan ideologi khilafah, pemerintah lantas menolaknya. Pemerintah pun meminta FPI untuk memperbaikinya agar bisa memperpanjang surat izin ormas.

Pengurus FPI kemudian mendatangi Kementerian Agama dengan membawa surat pernyataan menyatakan setia sepenuhnya kepada Pancasila, UUD 1945. Tetapi surat pernyataan itu dituliskan sebagai pengurus.

Mahfud mengatakan kalau surat pernyataan itu tidak bisa digunakan lantaran mengatasnamakan pengurus. Apalagi pengurus dalam sebuah organisasi bisa berubah di setiap periodenya.

baca juga

"Oleh sebab itu, kita minta ke FPI bawa ke notaris, satu pasal saja AD/ARTnya ini disesuaikan dengan UU Keormasan. Nah, sampai saat ini belum ada perbaikannya," ujarnya.

Karena belum memegang surat izin, maka demikian pemerintah pun tidak menganggap keberadaan FPI sebagai ormas resmi.

"Kita menganggap itu tidak ada. Mana syarat-syaratnya dong diajukan dulu," pungkasnya.

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

Kalkulator Kecocokan Jodoh Online Menurut Primbon Jawa, Bantu Cek Keserasian Pasangan
Ikuti Kuisnya ➔
Gryffindor atau Slytherin? Cek Kepribadianmu di Kuis Asrama Hogwarts
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Leo Sih Kamu? Mengukur Tingkat Percaya Diri dan Karisma
Ikuti Kuisnya ➔
Kalkulator Weton Online, Cek Hari Lahir Menurut Penanggalan Jawa
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kacamata Apa yang Paling Cocok dengan Gayamu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Sepatu Mana yang Cocok dengan Kepribadianmu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan Si Zodiak Cancer?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Karakter Apakah Kamu Saat Mati Listrik Melanda?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan MPR RI?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔

Komentar

Terkait

Politisi Demokrat: Penerapan Pasal 160 KUHP ke Rizieq Patut Dipertanyakan

Politisi Demokrat: Penerapan Pasal 160 KUHP ke Rizieq Patut Dipertanyakan

News | Jum'at, 11 Desember 2020 | 21:37 WIB

Usut Kematian Anak Buah Rizieq, Komnas HAM Dalami Sejumlah Temuan

Usut Kematian Anak Buah Rizieq, Komnas HAM Dalami Sejumlah Temuan

News | Jum'at, 11 Desember 2020 | 19:44 WIB

Orang FPI Beberkan Kondisi Jenazah Laskar: Kulit Terkelupas seperti Diseret

Orang FPI Beberkan Kondisi Jenazah Laskar: Kulit Terkelupas seperti Diseret

News | Jum'at, 11 Desember 2020 | 19:16 WIB

Terkini

5 Exfoliating Toner PHA Lokal yang Cocok untuk Kulit Sensitif

5 Exfoliating Toner PHA Lokal yang Cocok untuk Kulit Sensitif

Your Say | Minggu, 22 November 2026 | 18:50 WIB

Dua Tahanan Polrestabes Palembang Dianiaya, Satu Patah Tulang dan Lainnya Alami Gangguan Penglihatan

Dua Tahanan Polrestabes Palembang Dianiaya, Satu Patah Tulang dan Lainnya Alami Gangguan Penglihatan

Sumsel | Minggu, 22 November 2026 | 18:47 WIB

Cara Memindahkan Chat WhatsApp Android ke iPhone Tanpa Hilang Data

Cara Memindahkan Chat WhatsApp Android ke iPhone Tanpa Hilang Data

Tekno | Minggu, 22 November 2026 | 18:31 WIB

Anda Tak Akan Temukan Lagi SPBU Vivo, 47 Pom Bensin Bakal Berubah Jadi Ini

Anda Tak Akan Temukan Lagi SPBU Vivo, 47 Pom Bensin Bakal Berubah Jadi Ini

Bisnis | Minggu, 22 November 2026 | 18:25 WIB

Pelari Tewas Ditabrak BYD di Palembang, Sopir Diamankan, Polisi Cari Rekaman CCTV

Pelari Tewas Ditabrak BYD di Palembang, Sopir Diamankan, Polisi Cari Rekaman CCTV

Sumsel | Minggu, 22 November 2026 | 18:21 WIB

The Wealth Money Can't Buy: Kekayaan yang Tidak Bisa Dibeli dengan Uang

The Wealth Money Can't Buy: Kekayaan yang Tidak Bisa Dibeli dengan Uang

Your Say | Minggu, 22 November 2026 | 18:20 WIB

Akademisi: Dasco Punya Kontribusi di Sejumlah Regulasi Pro Rakyat

Akademisi: Dasco Punya Kontribusi di Sejumlah Regulasi Pro Rakyat

News | Minggu, 22 November 2026 | 18:12 WIB

Pastikan Listrik Segera Pulih, Dirut PLN Tinjau Langsung Pasokan di Sulawesi Bagian Selatan

Pastikan Listrik Segera Pulih, Dirut PLN Tinjau Langsung Pasokan di Sulawesi Bagian Selatan

Bisnis | Minggu, 22 November 2026 | 18:10 WIB

BKKBN dan DPR RI Turun ke Indramayu, Perkuat Peran Kader Desa dalam Cegah Stunting

BKKBN dan DPR RI Turun ke Indramayu, Perkuat Peran Kader Desa dalam Cegah Stunting

Jabar | Minggu, 22 November 2026 | 18:10 WIB

Menaker Apresiasi Penetapan UMP dan UMSP 2027, Dorong Dialog Sosial untuk UMK dan UMSK

Menaker Apresiasi Penetapan UMP dan UMSP 2027, Dorong Dialog Sosial untuk UMK dan UMSK

News | Minggu, 22 November 2026 | 18:00 WIB

×