DPR: FPI Jangan Marah, Lebih Baik Minta Klarifikasi ke TMC Polda Metro

Agung Sandy Lesmana, Novian Ardiansyah

Selasa, 15 Desember 2020 | 15:51 WIB
DPR: FPI Jangan Marah, Lebih Baik Minta Klarifikasi ke TMC Polda Metro
Akun twitter TMC Polda Metro unggah video tanpa FPI, (Ist/tangkap layar)

Suara.com - Anggota Komisi III DPR dari Fraksi PKB Jazilul Fawaid meminta Front Pembela Islam (FPI) tidak perlu gusar menanggapi unggahan video di akun Twitter resmi milik Traffic Management Center (TMC) Polda Metro Jaya. Ketimbang geram, menurutnya, lebih baik pihak FPI meminta klarifikasi atas video yang menyertakan tulisan "Tanpa FPI" kepada polisi. 

"Hemat saya, FPI tidak perlu gusar (marah), minta saja klarifikasi ke TMC Polda jika merasa tidak jelas dan kurang berkenan," kata Jazilul kepada Suara.com, Selasa (15/12/2020)

Jazilul sendiri mengaku belum melihat secara langsung bagaimana isi dari video yang berdurasi 17 detik itu. Ia justru bertanya-tanya apakah tulisan FPI yang dimaksud akun TMC Polda Metro Jaya memang merujuk kepada Front Pembela Islam atau ada kepanjangan lainnya.

"Saya belum lihat videonya, saya pun tidak tahu maksud singkatan FPI dalam video tersebut. FPI apa ini?" ujar Jazilul.

Skenario Pembubaran

Juru bicara FPI sekaligus Ketua Umum Persaudaraan Alumni (PA) 212 Slamet Ma'arif sebelumnya menilai video TMC Polda yang menampilkan tulisan "Tanpa FPI" memperlihatkan adanya upaya negara untuk membubarkan FPI.

"Makin jelas dan terang benderang arahnya," kata Slamet saat dihubungi Suara.com, Selasa (15/12/2020).

Slamet menduga kalau beragam peristiwa yang terjadi semenjak pentolan FPI Habib Rizieq Shihab kembali ke tanah air menjadi skenario untuk membubarkan organisasi massa (ormas) yang bermarkas di Petamburan, Jakarta Pusat tersebut.

Mulai dari pelanggaran protokol kesehatan Covid-19, penetapan Rizieq dan petinggi FPI lainnya sebagai tersangka hingga tewasnya enam laskar oleh polisi.

baca juga

"Kami menduga ini bagian dari skenario besar pembusukan dan pembubaran FPI," ujarnya.

Akun twitter TMC Polda Metro unggah video tanpa FPI dan menjaga negara dari ormas teroris. (Ist/tangkap layar)
Akun twitter TMC Polda Metro unggah video tanpa FPI dan menjaga negara dari ormas teroris. (Ist/tangkap layar)

Selain itu, Slamet menyayangkan atas video yang diunggah oleh TMC Polda Metro Jaya. Menurutnya, pihak kepolisian semestinya melindungi masyarakat bukan malah menimbulkan perpecahan.

"Disayangkan kepolisian yang seharusnya mengayomi masyarakat justru terkesan mengadu domba masyarakat," tuturnya.

Pakai Suara Jokowi

Sebelumnya, akun resmi milik Traffic Management Center (TMC) Polda Metro Jaya menyedot perhatian netizen. Pasalnya, ia mengunggah sebuah video yang mengatakan menjaga negara dari ormas teroris dan menyebut tanpa FPI.

Video itu diunggah melalui akun Twitter @TMCPoldaMetro pada Senin (14/12/2020). Panjang durasi video tersebut ialah 17 detik.

Pada permulaannya diperlihatkan potongan gambar anggota polisi dan terdapat tulisan 'Rakyat Bersama TNI-Polri Bersatu'. Kemudian tulisannya berganti dengan 'Menjaga Negara dari Ormas Teroris'.

Setelahnya muncul foto wajah Presiden Joko Widodo atau Jokowi lengkap dengan satu kalimat dan suaranya.

"Sudah merupakan kewajiban aparat hukum untuk menegaskan hukum secara tegas dan adil," demikian tulisan dalam video yang dikutip Suara.com, Senin.

Gambarnya pun langsung berganti kembali. Kali ini terdapat seperti coretan bendera merah putih Indonesia didukung dengan tulisan.

"(Gambar bendera Indonesia) Tanpa FPI," demikian penulisannya.

Unggahan itu kemudian direspon oleh beragam pro kontra dengan netizen. Seperti yang ditulis oleh @RudolfSihite yakni kalau TNI dan Polri itu pelayan rakyat.

Dengan begitu, TNI - Polri bertugas menjaga atau melindungi majikannya (rakyatnya), dengan memastikan NKRI aman dan damai.

"Rakyat bersama TNI-Polri. TNI-Polri adalah pelayanan rakyat. Sebagai bos, rakyat berkewajiban melindungi pelayanannya (TNI) dari serangan-serangan pekerja yang lain. Sebagai pelayanan, TNI-Polri harus menjaga atau melindungi majikannya (rakyat), dengan memastikan NKRI aman dan damai," tulis @RudolfSihite.

Sementara netizen lainnya justru mempertanyakan akun Twitter @TMCPoldaMetro yang mengunggah video di luar tupoksinya. Sebagai contoh pemilik akun Twitter @uyototo__ yang menanyakan perihal kabar lalu lintas.

"Sudah enggak update lalu lintas sekarang," tanyanya.

Ada pula pemilik akun Twitter lain yang menyayangkan atas unggahan TMC Polda Metro Jaya yang mengurusi hal lain.

"Ini akun polisi? Bukannya ada semboyan 'melindungi dan mengayomi'? Innalilaah. Habis sudah :(," kata @RamlanHsb.

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

KUIS: Tipe Karakter Apakah Kamu Saat Mati Listrik Melanda?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan MPR RI?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Ujian Kepekaan: Apakah Anda Individu yang Empati atau Justru Cuek?
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA SD: 15 Soal Matematika Kelas 6 Materi Bilangan
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA: 30 Soal Matematika SMP 2026, Lengkap Kunci Jawaban dan Pembahasan
Ikuti Kuisnya ➔
15 Soal Simulasi TWK Paskibraka 2026
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi: 25 Soal UTBK SNBT 2026 dan Kunci Jawabannya
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kepribadian Kamu Mirip Kue Lebaran Apa, Sih?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Love Language 2026: Kenali Bahasa Cintamu agar Hubungan Makin Klik dan Minim Drama!
Ikuti Kuisnya ➔

Komentar

Terkait

DPR Bukan Tukang 'Stempel' Pemerintah! Saan Mustopa Kalim Fungsi Kontrol Parlemen Tetap Tajam

DPR Bukan Tukang 'Stempel' Pemerintah! Saan Mustopa Kalim Fungsi Kontrol Parlemen Tetap Tajam

News | Senin, 22 Juni 2026 | 20:07 WIB

Bantah Ada Operasi Politik Tekan PDIP, PKB: Kami Bukan Koordinator Koalisi!

Bantah Ada Operasi Politik Tekan PDIP, PKB: Kami Bukan Koordinator Koalisi!

News | Senin, 22 Juni 2026 | 17:41 WIB

Respons PDIP, Waketum PKB Tegaskan Istilah Partai Penyeimbang Tak Dikenal Dalam Konstitusi

Respons PDIP, Waketum PKB Tegaskan Istilah Partai Penyeimbang Tak Dikenal Dalam Konstitusi

News | Senin, 22 Juni 2026 | 17:27 WIB

PKB Heran Jokowi Mendadak Lempar Wacana Prabowo-Gibran 2 Periode: Kemajon!

PKB Heran Jokowi Mendadak Lempar Wacana Prabowo-Gibran 2 Periode: Kemajon!

News | Senin, 22 Juni 2026 | 17:00 WIB

PDIP Sindir Balik Jazilul PKB: Apa Anda Galau Ingin Adu Domba Kami dengan Pemerintah?

PDIP Sindir Balik Jazilul PKB: Apa Anda Galau Ingin Adu Domba Kami dengan Pemerintah?

News | Kamis, 18 Juni 2026 | 15:02 WIB

Jazilul Desak PDIP Tegas jadi Partai Oposisi atau Koalisi, Deddy Sitorus: Memangnya Dia Siapa?

Jazilul Desak PDIP Tegas jadi Partai Oposisi atau Koalisi, Deddy Sitorus: Memangnya Dia Siapa?

News | Kamis, 18 Juni 2026 | 14:47 WIB

Lawan Politik Uang! PKB Bidik Ambang Batas hingga E-Voting di Revisi UU Pemilu

Lawan Politik Uang! PKB Bidik Ambang Batas hingga E-Voting di Revisi UU Pemilu

News | Kamis, 18 Juni 2026 | 14:07 WIB

PKB Singgung Sikap PDIP soal Aksi Tolak MBG: Jangan Bilang A, yang Dikerjakan B

PKB Singgung Sikap PDIP soal Aksi Tolak MBG: Jangan Bilang A, yang Dikerjakan B

News | Kamis, 18 Juni 2026 | 13:33 WIB

PKB Sentil PDIP, Minta Sikap Politik Tegas Tak Abu-abu:  Kalau Oposisi Ya Oposisi

PKB Sentil PDIP, Minta Sikap Politik Tegas Tak Abu-abu: Kalau Oposisi Ya Oposisi

News | Kamis, 18 Juni 2026 | 13:04 WIB

Ray Rangkuti Sentil Mentalitas '5D' DPR: Datang, Duduk, Duit, dan Jadi Jubir Pemerintah

Ray Rangkuti Sentil Mentalitas '5D' DPR: Datang, Duduk, Duit, dan Jadi Jubir Pemerintah

News | Minggu, 31 Mei 2026 | 12:48 WIB

Terkini

Menkum: Pakai Karya Jurnalistik untuk Tujuan Komersil Wajib Bayar Royalti ke Pemegang Hak Cipta!

Menkum: Pakai Karya Jurnalistik untuk Tujuan Komersil Wajib Bayar Royalti ke Pemegang Hak Cipta!

News | Jum'at, 26 Juni 2026 | 16:20 WIB

Prabowo Keceplosan 'Ndasmu' Lagi, Niatnya Guyon Tapi Kena Sindir Pakar Komunikasi

Prabowo Keceplosan 'Ndasmu' Lagi, Niatnya Guyon Tapi Kena Sindir Pakar Komunikasi

News | Jum'at, 26 Juni 2026 | 16:03 WIB

Motor Listrik Korupsi BGN untuk Guru Honorer: Solusi Cerdas atau Masalah Baru?

Motor Listrik Korupsi BGN untuk Guru Honorer: Solusi Cerdas atau Masalah Baru?

News | Jum'at, 26 Juni 2026 | 16:02 WIB

Venezuela Mirip Zona Perang, Kisah Orianna Cari Ayahnya di Reruntuhan Gedung

Venezuela Mirip Zona Perang, Kisah Orianna Cari Ayahnya di Reruntuhan Gedung

News | Jum'at, 26 Juni 2026 | 15:59 WIB

Daftar 11 Rusun yang akan Dibangun Jakarta pada 2027, Ada di Mana Saja?

Daftar 11 Rusun yang akan Dibangun Jakarta pada 2027, Ada di Mana Saja?

News | Jum'at, 26 Juni 2026 | 15:46 WIB

Heboh Dugaan Uang Rp20 Juta untuk Alihkan Demo Mahasiswa, DPR: Jangan Beli Idealisme!

Heboh Dugaan Uang Rp20 Juta untuk Alihkan Demo Mahasiswa, DPR: Jangan Beli Idealisme!

News | Jum'at, 26 Juni 2026 | 15:43 WIB

Prabowo Kantongi Data Pendana Demo, KSP Dudung Pastikan akan Ada Langkah Hukum

Prabowo Kantongi Data Pendana Demo, KSP Dudung Pastikan akan Ada Langkah Hukum

News | Jum'at, 26 Juni 2026 | 15:40 WIB

Energi Bersih Jadi Kunci Tingkatkan Nilai Ekonomi Masyarakat Pesisir

Energi Bersih Jadi Kunci Tingkatkan Nilai Ekonomi Masyarakat Pesisir

News | Jum'at, 26 Juni 2026 | 15:38 WIB

MBG 'Caplok' 29 Persen Dana Pendidikan, BEM UI Adukan Nasib Kampus ke MK: Listrik Sering Padam!

MBG 'Caplok' 29 Persen Dana Pendidikan, BEM UI Adukan Nasib Kampus ke MK: Listrik Sering Padam!

News | Jum'at, 26 Juni 2026 | 15:38 WIB

Sujud di Gerbang Lampung, Jokowi Awali Blusukan 3 Hari di Bumi Ruwa Jurai dengan Salat Jumat

Sujud di Gerbang Lampung, Jokowi Awali Blusukan 3 Hari di Bumi Ruwa Jurai dengan Salat Jumat

News | Jum'at, 26 Juni 2026 | 15:26 WIB