REGIONAL:
- Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa membantah pelemahan fungsi pengawasan parlemen akibat dominasi partai koalisi pemerintah di Senayan.
- Saan menegaskan bahwa mekanisme pengawasan DPR tetap berjalan aktif dalam mengkritisi kebijakan serta merespons berbagai keluhan masyarakat.
- Evaluasi DPR terhadap program Makan Bergizi Gratis berhasil mendorong pemerintah melakukan pembenahan tata kelola dan penghematan anggaran besar.
Suara.com - Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa membantah anggapan bahwa fungsi pengawasan parlemen melemah karena mayoritas partai politik di Senayan berada dalam barisan pendukung pemerintah.
Pernyataan itu disampaikan Saan merespons klaim PDI Perjuangan (PDIP) yang menyebut dirinya perlu berada di luar pemerintahan sebagai kekuatan penyeimbang lantaran mayoritas kursi DPR dikuasai partai koalisi.
Menurut Saan, mekanisme check and balances di DPR tetap berjalan. Seluruh komisi, kata dia, masih aktif mengkritisi berbagai kebijakan pemerintah yang dinilai bermasalah maupun menuai keluhan dari masyarakat.
"Check and balances kan tetap jalan ya. Terkait dengan keluhan-keluhan masyarakat, kebijakan, dan program pemerintah, itu di komisi-komisi terkait tetap disikapi dan dikritisi," ujar Saan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (22/6/2026).
Politikus Partai NasDem itu menilai pemerintah juga cukup terbuka terhadap berbagai masukan dan hasil pengawasan yang disampaikan DPR.
Sebagai contoh, Saan menyinggung evaluasi terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menurutnya, persoalan yang sempat mencuat dalam pelaksanaan program tersebut justru mendorong pemerintah melakukan pembenahan menyeluruh.
"Seperti Jumat yang lalu misalnya, ketika DPR menerima mahasiswa, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) menyampaikan bahwa mereka sedang melakukan penataan kembali terkait tata kelola MBG. Banyak sekali yang diperbaiki dan disempurnakan, mulai dari teknis, penertiban, moratorium, hingga efisiensi," jelasnya.
Dari proses evaluasi itu, lanjut Saan, pemerintah bahkan berpotensi melakukan penghematan anggaran dalam jumlah besar.
"Kepala BGN menyampaikan ada penghematan sekitar Rp70 triliun dari proses penataan ulang tersebut," ungkapnya.
Saan menegaskan DPR tetap menjadi saluran bagi berbagai aspirasi publik, termasuk kritik dari kalangan mahasiswa maupun kelompok masyarakat lainnya terhadap kebijakan pemerintah.
"Jadi menurut saya, dalam hal ini DPR tetap sudah menjalankan fungsi-fungsi sebagai lembaga yang merepresentasikan kepentingan publik. Itu tetap kita jalankan," katanya.
Sebelumnya, Ketua DPP PDIP Deddy Yevri Sitorus menegaskan partainya memilih berada di luar pemerintahan sebagai penyeimbang kekuasaan karena mayoritas partai di DPR telah bergabung dalam koalisi pemerintah.
"Posisi PDI Perjuangan sudah tegas, berada di luar pemerintahan dan menjadi penyeimbang kekuasaan. Kenapa perlu menjadi penyeimbang? Karena mayoritas DPR sudah dikuasai oleh partai-partai yang masuk dalam pemerintahan. Kurang terang benderang apa urusan ini bagi dia?" ujar Deddy.
Pernyataan Deddy itu sekaligus merespons Ketua Fraksi PKB DPR RI Jazilul Fawaid yang sebelumnya menilai sikap politik PDIP masih "abu-abu" dan membingungkan.
TERPOPULER
