Suara.com - Perdana Menteri pengganti sekaligus Menteri Pertahanan Israel Benny Gantz mengungkapkan jika Yerusalem memiliki ruang untuk Ibukota Palestina di masa yang akan datang.
Menyadur Times Of Israel, Jumat (18/12/2020) dalam sebuah wawancara yang jarang terjadi dengan sebuah harian berbahasa Arab, Benny Gantz tampak menghindari kesan ia mendukung negara Palestina dan mengatakan bahwa Palestina layak mendapatkan "entitas" serta Yerusalem "harus tetap bersatu."
Politisi sentris serta pemimpin partai Biru dan Putih tersebut juga mengatakan bahwa meski ibu kota Israel tidak akan terbagi, "ada ruang" bagi Palestina untuk mendirikan ibu kota mereka di kota suci tersebut.
"Orang-orang Palestina menginginkan dan berhak mendapatkan sebuah entitas di mana mereka dapat hidup mandiri," ujar Gantz kepada harian Saudi al-Sharq al-Awsat, salah satu media siaran paling terkenal di dunia Arab.
Warga Palestina telah lama menuntut kemerdekaan dan mengkritik keras rencana Israel dan AS yang mereka katakan akan menawarkan otonomi tanpa status kenegaraan.
Pejabat Otoritas Palestina secara terbuka mengklaim mendukung solusi dua negara: negara Palestina merdeka di Tepi Barat dan Jalur Gaza dengan ibukotanya di Yerusalem Timur.
Ketika Gantz ditekankan lebih jauh tentang apakah entitas Palestina yang dia serukan akan merupakan sebuah negara, menteri pertahanan mengelak dari pertanyaan itu.
"Sebuah negara atau kerajaan, mereka dapat menyebutnya apapun yang mereka inginkan. Itu hak mereka untuk merdeka dan punya modal," kata Gantz.
"Kami menginginkan entitas Palestina yang memiliki kedekatan teritorial yang sesuai, yang memungkinkan untuk hidup nyaman di dalamnya tanpa hambatan. Yang kami tekankan adalah keamanan. Kami membutuhkan titik pengamatan strategis untuk keamanan," tambah Gantz.
Baca Juga: Sudarnoto: MUI Dukung Upaya Melawan Imperialisme Israel
Mengenai masalah melepaskan kendali Israel atas Yerusalem Timur, Gantz berkata: "Yerusalem harus tetap bersatu - tetapi dengan tempat di dalamnya untuk ibu kota Palestina."
"[Yerusalem] adalah kota yang sangat luas, dan penuh dengan situs suci untuk semua," kata Gantz.
Tidak jelas apakah Gantz merujuk pada Abu Dis, sebuah kota kecil di luar Yerusalem yang masuk dalam rencana perdamaian kontroversial Presiden AS Donald Trump sebagai ibu kota negara Palestina di masa depan.
Presiden Mahmoud Abbas menanggapi tawaran Trump dengan bersikeras bahwa ibu kota Palestina adalah Yerusalem, bukan di Yerusalem.
Gantz meminta Abbas untuk bergabung ke "jalur perdamaian" yang ditempuh oleh negara-negara Arab lainnya dengan memutuskan untuk menormalisasi hubungan dengan Israel dalam beberapa bulan terakhir.
Selama empat bulan terakhir, Uni Emirat Arab, Bahrain, Sudan, dan Maroko telah memulai proses normalisasi hubungan dengan Israel.
