PM Israel: Yerusalem Punya Ruang untuk Ibu Kota Masa Depan Palestina

Suara.com - Perdana Menteri pengganti sekaligus Menteri Pertahanan Israel Benny Gantz mengungkapkan jika Yerusalem memiliki ruang untuk Ibukota Palestina di masa yang akan datang.

Menyadur Times Of Israel, Jumat (18/12/2020) dalam sebuah wawancara yang jarang terjadi dengan sebuah harian berbahasa Arab, Benny Gantz tampak menghindari kesan ia mendukung negara Palestina dan mengatakan bahwa Palestina layak mendapatkan "entitas" serta Yerusalem "harus tetap bersatu."

Politisi sentris serta pemimpin partai Biru dan Putih tersebut juga mengatakan bahwa meski ibu kota Israel tidak akan terbagi, "ada ruang" bagi Palestina untuk mendirikan ibu kota mereka di kota suci tersebut.

"Orang-orang Palestina menginginkan dan berhak mendapatkan sebuah entitas di mana mereka dapat hidup mandiri," ujar Gantz kepada harian Saudi al-Sharq al-Awsat, salah satu media siaran paling terkenal di dunia Arab.

Warga Palestina telah lama menuntut kemerdekaan dan mengkritik keras rencana Israel dan AS yang mereka katakan akan menawarkan otonomi tanpa status kenegaraan.

Pejabat Otoritas Palestina secara terbuka mengklaim mendukung solusi dua negara: negara Palestina merdeka di Tepi Barat dan Jalur Gaza dengan ibukotanya di Yerusalem Timur.

Ketika Gantz ditekankan lebih jauh tentang apakah entitas Palestina yang dia serukan akan merupakan sebuah negara, menteri pertahanan mengelak dari pertanyaan itu.

"Sebuah negara atau kerajaan, mereka dapat menyebutnya apapun yang mereka inginkan. Itu hak mereka untuk merdeka dan punya modal," kata Gantz.

"Kami menginginkan entitas Palestina yang memiliki kedekatan teritorial yang sesuai, yang memungkinkan untuk hidup nyaman di dalamnya tanpa hambatan. Yang kami tekankan adalah keamanan. Kami membutuhkan titik pengamatan strategis untuk keamanan," tambah Gantz.

Mengenai masalah melepaskan kendali Israel atas Yerusalem Timur, Gantz berkata: "Yerusalem harus tetap bersatu - tetapi dengan tempat di dalamnya untuk ibu kota Palestina."

"[Yerusalem] adalah kota yang sangat luas, dan penuh dengan situs suci untuk semua," kata Gantz.

Tidak jelas apakah Gantz merujuk pada Abu Dis, sebuah kota kecil di luar Yerusalem yang masuk dalam rencana perdamaian kontroversial Presiden AS Donald Trump sebagai ibu kota negara Palestina di masa depan.

Presiden Mahmoud Abbas menanggapi tawaran Trump dengan bersikeras bahwa ibu kota Palestina adalah Yerusalem, bukan di Yerusalem.

Gantz meminta Abbas untuk bergabung ke "jalur perdamaian" yang ditempuh oleh negara-negara Arab lainnya dengan memutuskan untuk menormalisasi hubungan dengan Israel dalam beberapa bulan terakhir.

Selama empat bulan terakhir, Uni Emirat Arab, Bahrain, Sudan, dan Maroko telah memulai proses normalisasi hubungan dengan Israel.

Warga Palestina secara terbuka menyesalkan normalisasi yang sedang berlangsung sebagai pengkhianatan terhadap perjuangan mereka. Para pejabat tinggi AS telah mengatakan bahwa "tak terelakkan" jika Arab Saudi akan bergabung, meskipun kerajaan mengatakan resolusi untuk Palestina harus didahulukan.

"Jalan yang diambil oleh dunia Arab adalah kesempatan yang sangat besar dan asli. Saya benar-benar berharap untuk mencapai kesepakatan dengan mereka, dan saya sepenuhnya percaya bahwa tanpa mereka tidak akan ada perdamaian yang komprehensif dan penuh," kata Gantz.

Rencana perdamaian Trump juga memberikan kendali Israel atas 30 persen wilayah Tepi Barat. Gantz memuji rencana tersebut pada bulan Januari saat berkunjung ke Gedung Putih sebagai "tonggak sejarah yang signifikan dan bersejarah."

Tapi Gantz mengatakan, bagaimanapun, bahwa dia tidak "harus" mendukung kedaulatan Israel di semua wilayah yang disebutkan dalam rencana perdamaian Trump.

Sementara beberapa daerah - seperti Lembah Jordan - harus tetap di bawah kendali keamanan Israel, Israel "dapat mengurangi daerah itu secara signifikan," kata Gantz.

Tapi Gantz mengindikasikan bahwa Palestina tidak mungkin diberi kompensasi dengan tanah dari dalam Israel untuk apa pun wilayah Tepi Barat yang pada akhirnya tetap berada di tangan Israel.

"Tentu saja, membicarakan pertukaran lahan itu mungkin, meskipun saya tidak tahu bagaimana atau di mana," kata Gantz.

Dia juga mengatakan bahwa dia berharap lebih banyak negara Arab akan membentuk hubungan terbuka dengan Israel.

"Saya telah mengunjungi setiap negara Arab - tetapi secara rahasia selama menjalankan misi militer. Saya sangat berharap untuk mengunjungi mereka secara terbuka secara resmi, ramah dan damai," kata Gantz.