Infografis
Suara.com - Politikus PKS Mardani Ali Sera menanggapi soal polisi siber yang disebut-sebut akan dikerahkan pada tahun 2021.
Mardani Ali Sera memberikan tanggapannya terhadap sebuah artikel yang menyebutkan tentang polisi siber.
Menko Polhukam, Mahfud MD mengeluarkan pernyataan bahwa polisi siber akan dikerahkan pada tahun 2021.
Polisi siber akan bertugas mengawasi kabar yang beredar di media sosial. Menurut, Mardani hal ini bisa membungkam kebebasan sipil.
Dia menyayangkan pernyataan yang dilontarkan Mahfud MD tersebut. Selain bisa membungkam kebebasan sipil, menurut Mardani Ali hal ini bisa melanggar hak kebebasan berekspresi.
"Sangat disayangkan. Di tengah kondisi demokrasi yang sedang memprihatinkan, polisi siber dikerahkan. Hal ini bisa membungkam kebebasan sipil dan berpotensi melanggar hak kebebasan berekspresi yang telah dilindungi oleh konsititusi," cuitnya dalam akun Twitter @MardaniAliSera, dikutip Suara.com.
Mardani pun mengatakan bahwa seharusnya polisi siber dikerahkan untuk persoalan yang lebih genting seperti adanya peretasan data.
"Semestinya polisi siber dikerahkan untuk persolan yang lebih genting, seperti kejahatan siber yang diantaranya cracking, peretasan data, online money laundering," lanjutnya.
Sebab, Mardani menyebut Indonesia berada dalam daftar 10 negara yang rentan kejahatan teknologi informasi.
Baca Juga: Kalah di Pilkada Bantul, PKS Klaim Bakal Jadi Partai Oposisi Konstruktif
"Menurut laporan Financial Service information sharing and Analysis Center (FS-ISAC), Indonesia termasuk dalam daftar 10 negara di dunia yang rentan akibat kejahatan teknologi informasi," ujarnya.
