Dia pun menyinggung soal penanganan terkait pencurian data konsumen pengguna e-commerce dan peretasan situs KPU.
"Lalu kita juga masih ingat kasus-kasus cyber crime yang sangat serius mulai dari pencurian 91 juta data pribadi dari salah satu e-commerce, hingga peretasan situs KPU. Apakah sudah ada penanganan terhadap kasus-kasus tersebut oleh polisi siber kita?" kata Mardani.
Mardani menyebut seharusnya pemerintah mulai meningkatkan literasi digital dan menumbuhkan pemikiran kritis terhadap berita palsu.
"Sesuai dengan asas ultimatum remedium, hukum dijadikan langkah terakhir menyelesaikan suatu perkara. Pemerintah dapat memulainya dengan meningkatkan literasi digital masyarakat," ujar Mardani.
"Kemudian menumbuhkan pemikiran kritis dan skeptis terhadap berita-berita palsu yang bersliweran atau bahkan mengaktifkan Tim Reaksi Cepat atas kejahatan ITE," tambahnya.
Di akhir cuitan itu, Mardani menyampaikan agar keputusan pengerahan polisi siber untuk dikaji ulang.
"Keputusan aktifasi polisi siber 'demokrasi' ini perlu dikaji ulang, jangan sampai demokrasi hanya akan berjalan sekedar formalitas saja namun tidak ada implementasi yang baik dalam realitanya," pungkasnya.
TERPOPULER
