REGIONAL:
Suara.com - Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) menilai surat keputusan bersama (SKB) pelarangan ormas Front Pembela Islam (FPI) telah bertentangan prinsip negara hukum, khususnya kebebasan berkumpul dan berserikat.
Padahal YLBHI sendiri punya kenangan buruk dengan FPI. Berdasarkan catatan di Tahun 2017 silam, sejumlah anggota FPI disebut turut ikut dalam penyerangan kantor YLBHI di Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat.
Kala itu penyerangan terjadi dilatarbelakangi adanya acara “Aksi-Aksi Asik" di kantor YLBHI. Acara tersebut diduga oleh pihak penyerang membahas kebangkitan Partai Komunis Indonesia (PKI) atau paham komunisme. Selain itu FPI Jakarta Pusat juga meminta LBH Jakarta dibubarkan lantaran dianggap sebagai "sarang" komunis.
Merespons itu, Direktur YLBHI Asfinawati angkat bicara menjelaskan, alasan lembaganya mau menentang adanya SKB pembubaran FPI.
Pun YLBHI turut bersuara, menilai SKB pelarangan FPI bertentangan dengan prinsip negara hukum khususnya kebebasan berkumpul dan berserikat.
Asfinawati mengatakan, pihaknya menyuarakan hal tersebut lantaran berkerja atas nilai. Ia mengatakan, YLBHI melihat ada penegakan hukum yang tidak benar dari pemerintah terhadap ormas besutan Rizieq Shihab.
"Karena YLBHI bekerja atas nilai. Kami melihat penegakan hukum yang tidak benar dan hal-hal semacam ini akan menggerogoti negara hukum dan demokrasi," kata Asfinawati saat dihubungi Suara.com, Kamis (31/12/2020).
Dia menambahkan, pembubaran ormas FPI oleh pemerintah termasuk ke dalam ketidakadilan. Sebab, adanya SKB pembubaran FPI mengacu pada UU Ormas yang memungkinkan pemerintah membubarkan ormas secara sepihak.
Untuk itu, Asfina menyatakan, pihaknya bersuara, karena tak ingin membiarkan terjadinya ketidakadilan.
"Artinya, setiap kita membiarkan ketidakadilan terjadi, membiarkan pelanggaran HAM terjadi maka cepat atau lambat ketidakadilan dan pelanggaran HAM akan menimpa orang lain dan akhirnya semua orang," tuturnya.
Pembubaran FPI Bertentangan
Komisi Untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (KontraS) dan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) serta sejumlah organisasi lainnya yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil menilai Surat Keputusan Bersama (SKB) pelarangan FPI telah bertentangan prinsip negara hukum khususnya kebebasan berkumpul dan berserikat.
"Surat Keputusan Bersama tentang Larangan Kegiatan, Penggunaan Simbol dan Atribut, serta Penghentian Kegiatan Front Pembela Islam bertentangan dengan prinsip-prinsip negara hukum, khususnya terkait kebebasan berkumpul dan berserikat," tulis dalam keterangan tertulis KontraS seperti dikutip Suara.com, Kamis (31/12/2020).
Koalisi menilai, yang menjadi akar masalah adanya SKB pelarangan FPI yaitu UU No.17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana telah diubah dengan UU No.16 Tahun 2017 atau akrab dikenal UU Ormas.
"Secara konseptual juga sangat bermasalah dari perspektif negara hukum. UU Ormas memungkinkan pemerintah untuk membubarkan organisasi secara sepihak tanpa melalui proses peradilan," tuturnya.
Koalisi ini mencatat setidaknya terdapat beberapa permasalahan dalam SKB tersebut:
Pertama, pernyataan bahwa organisasi yang tidak memperpanjang atau tidak memiliki Surat Keterangan Terdaftar (SKT), dalam hal ini Front Pembela Islam (FPI) sebagai organisasi yang secara de jure bubar, tidaklah tepat. Putusan MK No. 82/PUU-XI/2013 telah menyatakan bahwa Pasal 16 ayat (3) dan Pasal 18 UU Ormas, yang mewajibkan organisasi memiliki SKT, bertentangan dengan UUD 1945. Konsekuensinya, organisasi yang tidak memiliki SKT dikategorikan sebagai “organisasi yang tidak terdaftar”, bukan dinyatakan atau dianggap bubar secara hukum.
Kedua, oleh karena FPI tidak dapat dinyatakan bubar secara de jure hanya atas dasar tidak memperpanjang SKT, maka pelarangan terhadap kegiatan serta penggunaan simbol dan atribut FPI pun tidak memiliki dasar hukum. Pasal 59 UU Ormas hanya melarang kegiatan yang pada intinya mengganggu ketertiban umum dan/atau melanggar peraturan perundang-undangan. UU Ormas tidak melarang suatu organisasi kemasyarakatan untuk berkegiatan sepanjang tidak melanggar ketentuan Pasal 59 tersebut.
Ketiga, SKB FPI menjadikan UU Ormas yang bermasalah secara konseptual sebagai dasar hukum. Sejak UU No.17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan diubah dengan Perppu No. 2 Tahun 2017 dan kemudian disahkan menjadi UU No. 16 Tahun 2017, prosedur pembubaran organisasi kemasyarakatan tidak lagi melalui mekanisme peradilan, tetapi hanya dilakukan sepihak oleh pemerintah. Sejak perubahan tersebut, setidaknya sudah dua organisasi dibubarkan, yaitu Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dan Perkumpulan ILUNI UI.
Atas dasar catatan tersebut, KontraS berserta organisasi dalam koalisi mengatakan, membubarkan ormas secara sepihak jelas bertentangan prinsip negara hukum.
FPI Dibubarkan
Sebelumnya, Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menegaskan bahwa Front Pembela Islam (FPI) telah bubar secara de jure sejak 21 Juni 2019.
Karena tidak mempunyai kedudukan hukum, pemerintah juga resmi melarang aktivitas FPI dan menghentikan seluruh kegiatannya.
"Bahwa FPI sejak tanggal 21 Juni tahun 2019 secara de jure telah bubar sebagai ormas," kata Mahfud dalam konferensi pers yang disiarkan langsung melalui kanal YouTube Kemenko Polhukam, Rabu (30/12/2020).
Pemerintah melihat banyak pelanggaran yang dilakukan organisasi pimpinan Habib Rizieq Shihab selama berkegiatan.
"Seperti tindak kekerasan, sweeping atau razia sepihak, provokasi, dan sebagainya," ujarnya.
Pemerintah pun berkesimpulan untuk melarang dan menghentikan seluruh kegiatan yang digelar FPI.
Hal tersebut didasari oleh putusan MK Nomor 82/PUU112013 yang diteken pada 23 Desember 2014.
TERPOPULER
