Suara.com - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko memastikan vaksin covid-19 yang akan disuntikkan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) sama dengan yang diberikan kepada 181,5 juta jiwa penduduk Indonesia.
Moeldoko menjelaskan prosedur vaksinasi kepada Jokowi sama, yakni petugas medis datang dan disuntik vaksin.
"Kalau vaksinasi kepada presiden sama tidak ada bedanya dengan yang lain, karena prosedurnya sama. Mungkin petugas datang tinggal bret selesai. Nggak terlau sulit," ujar Moeldoko di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (4/1/2020).
Mantan panglima TNI ini kemudian menyebut jadwal vaksinasi Jokowi sedang diatur. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) akan melakukan vaksinasi sekitar pertengahan Januari atau minggu ketiga Januari 2021.
"Itu tinggal mengatur jadwalnya semua. Konsultasi saya dengan BPOM ancer-ancernya antara pertengah Januari sampai dengan minggu ketiga Januari karena semua prosesnya harus berjalan," ucap dia.
Moeldoko menyebut Presiden Jokowi pada dua bulan lalu telah memerintahkan kepada semua pemangku kepentingan terkait vaksin untuk diatur sedemikian rupa. Sehingga vaksinasi bisa berjalan dengan baik.
"Presiden sudah memerintahkan semua stakeholder yang berkaitan dengan vaksin supaya dimanage dari awal dengan baik siapa berbuat apa bagaimana mengaturnya, waktunya berapa lama, cara distribusny bagaimana dan seterusnya," kata dia.
"Yang menjadi prioritas siapa semuanya sudah diberikan petunjuk oleh Presiden 2 bulan lalu. Sehingga semuanya sekarang pada posisi menunggu kapan janjinya dilakukan," Moeldoko menambahkan.
"Itu prosedur biasa itu bukan vaksin yang baru, sama dengan bagaimana kita vaksin yang lain. Waktu kita vaksin kan tinggal dateng, buka bret suntik selesai. Jadi itu tidak perlu ribet-ribet," tutur Moeldoko.
Moeldoko mengatakan yang perlu dipikirkan yakni terkait distribusi tempat vaksin untuk publik. Terutama ruang penyimpanan di tempat pelaksanaan vaksinasi.
"Pertanyaannya apakah kalau dilakukan di puskesmas, apakah semua ruangan itu memadai atau tidak. Ini juga kemarin saya diskusikan dengan Gubernur Jawa Barat. Karena orang berdatangan membutuhkan waktu 30 menit, terus ditaruh dimana, yang lain antre bagaimana, go in go out, itu masih ditata dengan baik," katanya.
TERPOPULER
