Suara.com - Muncul gagasan penggantian satu paket Kapolri dan Wakapolri dari lingkungan Istana Kepresidenan di akhir masa jabatan Kapolri Jenderal Polisi Idham Azis. Komjen Pol Gatot Eddy dan Komjen Pol Listyo Sigit Prabowo ialah dua nama yang digagas bakal mengisi jabatan Kapolri dan Wakapolri.
Hal itu diungkapkan oleh Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane. Dia menyebut gagasan dari lingkungan Istana Kepresidenan itu mendorong Gatot yang kekinian menjabat sebagai Wakapolri naik menggantikan Idham Azis sebagai Kapolri. Sedangkan, Listyo yang kekinian menjabat sebagai Kabareskrim Polri naik menggantikan posisi Gatot.
"Dari pantauan IPW gagasan ini semakin serius dibahas kalangan Istana atau kalangan dekat Presiden Jokowi menjelang penyerahan nama Kapolri baru ke DPR," kata Neta kepada wartawan, Rabu (6/1/2021).
Sementara itu, Neta menyebut dari kalangan internal Polri justru berharap Presiden Joko Widodo alias Jokowi dapat memilih jenderal senior sebagai Kapolri. Begitu juga untuk posisi Wakapolri diharapkan dipilih dari jenderal senior dan bukan jenderal junior.
"Dengan demikian proses suksesi di Polri berjalan tanpa gejolak dan tanpa keresahan," ujar Neta.
Gatot diketahui merupakan jenderal bintang tiga lulusan Akpol angkatan 88. Sedangkan Listyo merupakan jenderal bintang tiga lulusan Akpol angkatan 91.
Neta lantas berujar, bahwa proses suksesi di Polri kali ini sangat berbeda dengan suksesi sebelumnya. Kekinian kata dia, suksesi Polri diwarnai situasi sosial politik yang penuh dengan dinamika, seperti kemunculan kelompok-kelompok garis keras keagamaan.
"Bagaimana pun Presiden Jokowi patut mencermati situasi dan dinamika yang berkembang. Sehingga Kapolri yang dipilih tidak rentan terhadap masalah dari dinamika sosial politik yang berkembang tersebut," katanya.
Atas hal itu, Neta berpendapat bahwa Jokowi semestinya tidak hanya memilih figur calon Kapolri yang loyal. Melainkan, juga figur yang dinilai mampu mengkonsolidasikan internal Polri dengan kapabilitasnya yang disegani senior maupun juniornya.
"Selain itu figur yang dekat dengan tokoh tokoh masyarakat dan memiliki jam terbang yang tinggi dalam menjaga keamanan masyarakat. Sehingga keberadaan kapolri tersebut tidak menjadi beban sosial bagi Presiden hingga usainya masa jabatan Jokowi di 2024," katanya menambahkan.
TERPOPULER
