Suara.com - Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini mengungkapkan bahwa mayoritas pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) itu merupakan tuna wisma dan tidak memiliki pekerjaan.
Menurutnya mereka perlu mendapatkan bantuan namun terkendala dengan identitas kependudukan.
Risma menjelaskan kalau pihaknya sulit memproses bantuan lantaran PPKS tidak memiliki identitas kependudukan yang jelas. Oleh sebab itu, ia akan bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) pada pekan mendatang untuk memberikan akses para PPKS memperoleh identitas kependudukan.
"Kita sulit proses bantuan karena sebagian besar identitas kependudukan PPKS ini tidak jelas. Rabu depan kami bekerja sama dengan Kemendagri akan memberikan akses agar mereka dapat identitas kependudukan," kata Risma di Balai Karya Pangudi Luhur Bekasi, Jumat (8/1/2021).
Lebih lanjut, Risma menilai kalau pemberian bantuan itu tidak cukup untuk membantu PPKS ke luar dari kemiskinan. Dengan demikian, Kemensos akan mendorong mereka untuk bisa mengakses pekerjaan atau membuka usaha dari hasil pelatihan yang diberikan di Balai Karya Pangudi Luhur Bekasi agar pendapatan mereka bertambah.
"Jika mereka memiliki istri, Kemensos akan hidupkan ‘mesin’ lainnya agar istri PPKS ini bisa membuka usaha dan membantu menambah pendapatan keluarga. Ya, ini pelatihan kewirausahaan di Balai Karya Pangudi Luhur Bekasi yang akan jadi bekal mereka," tuturnya.
Balai Karya Pangudi Luhur Bekasi yang menjadi tempat rehabilitas sosial tersebut memberikan beragam keterampilan berwirausaha seperti budidaya ikan lele, keterampilan membuat pupuk kompos, budidaya tanaman hidroponik dan keterampilan lainnya yang mampu memberikan nilai ekonomi. Kemensos juga bakal membuka rumah makan di sekitar balai dan pekerjanya yakni PPKS yang tentunya telah diberikan keterampilan.
"Konsepnya adalah, untuk mengurangi pengeluaran PPKS, caranya dengan memberi bantuan sosial. Namun harus ada tambahan pendapatan agar mereka keluar dari kemiskinan."
TERPOPULER
