Suara.com - Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengingatkan jajaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk bekerja lebih cepat di tahun 2021. Kata Jokowi, semua harus menyadari bahwa kondisi saat ini masih dalam kondisi krisis akibat pandemi Covid-19.
"Kepada seluruh jajaran Kementerian PUPR di tahun 2021 kita harus bekerja lebih cepat lagi, kita harus sadar kita ini masih dalam kondisi krisis. Semangatnya harus berbeda, auranya harus berbeda, harus pindah buat channel extraordinary," ujar Jokowi dalam sambutan Penandatanganan Kontrak Paket Tender/Seleksi Dini dari Istana Kepresidenan, Bogor, Jumat (15/1/2021).
Kepala Negara itu menuturkan dengan bekerja lebih cepat, maka bisa memberikan daya ungkit pada pertumbuhan ekonomi.
Pasalnya, pertumbuhan ekonomi di tahun 2020 mengalami kontraksi yang cukup dalam.
Bahkan sempat turun di minus 5,32 di Kuartal kedua 2020 dan membaik menjadi minus 3,49 persen di Kuartal ketiga 2020.
"Meskipun minus, tapi membaik dan kita berharap di Kuartal keempat 2020 dan Kuartal pertama 2021 pertumbuhan ekonomi negara kita mengalami rebound, mengalami pemulihan kembali," ucap dia
Jokowi kembali mengingatkan bahwa kuncinya yakni kecepatan dalam bekerja. terlebih di masa pandemi ini.
Kata Jokowi, banyak masyarakat yang kehilangan pekerjaan. Sehingga kecepatan mengeksekusi proyek-proyek harus segera dilakukan.
"Seperti sekarang, saat masyarakat banyak yang kehilangan pekerjaan, kecepatan kita mengeksekusi pekerjaan terutama proyek-proyek yang padat karya sangat dinantikan dan sangat membantu meringankan beban massyarakat terutama menyediakan lapangan pekerjaan yang banyak," kata Jokowi.
Baca Juga: Anggaran PUPR Tembus Rp 149,8 Triliun, Jokowi: Harus Berdampak Signifikan
Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menegaskan meski bekerja cepat, tidak boleh mengabaikan tata kelola. Prosesnya kata Jokowi harus dilakukan secara transparan dan sesuai aturan.
"Walau kita bekerja cepat dengan cara-cara smart shortcut tidak berarti kita mengabaikan tata kelola, kita mengabaikan governance, ini tidak boleh. Prosesnya harus benar, harus transparan, sesuai aturan dan juga yang paling penting outcomenya juga betul-betul dijaga agar memiliki dampak yang signifikan pada pemulihan ekonomi negara kita," katanya menambahkan.
