Infografis
"Kita minta Kemendagri untuk mengoordinasikan supaya provinsi, kabupaten, ikut juga membantu pemeliharaan dari mangrove ini dan mereka juga akan mendapat buahnya dari program ini karena itu menciptakan lapangan kerja," tambahnya.
Lebih lanjut, Luhut juga membahas potensi carbon credit yang dapat dioptimalkan melalui program rehabilitasi mangrove. Dengan begitu, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) akan mengidentifikasi lokasi yang sesuai untuk dijadikan pilot project carbon trading dan sedang dipersiapkan regulasi yang akan mengatur terkait kegiatan perdagangan karbon.
Mengenai hal tersebut, Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar menegaskan bahwa program tersebut dinilai sangat penting untuk dipahami oleh seluruh masyarakat dan menjadi perhatian internasional karena akan berpengaruh pada agenda perubahan iklim atau climate change.
"Berita gembiranya climate change Indonesia sudah di kategori medium. Kita itu sedikit lagi jadi negara yang baik untuk contoh climate change yang bagus," ungkap Menteri Siti.
"Tadi ada arahan Pak Menko untuk one map mangrove, kami sudah ada datanya per provinsi dan petanya juga sudah ada tinggal ambil saja," tambahnya.
Menutup rapat, Menko Luhut mendelegasikan Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan untuk melakukan koordinasi detail di lapangan untuk merampungkan pelaksanaan.
"Kita lakukan evaluasi sebulan sekali atau dua kali agar jangan sampai melenceng dari program yang sudah kita susun ini," tutupnya.
Rapat koordinasi tersebut turut dihadiri oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, Menteri Kelautan dan Perikanan Wahyu Trenggono, perwakilan dari Kementerian Dalam Negeri, perwakilan dari Kementerian PPN / Bappenas, serta Kepala Perwakilan Bank Dunia untuk Indonesia dan Timor Leste Satu Kahkonen.
Baca Juga: Kawasan Konservasi Mangrove Pariaman, KKP: Bisa Jadi Wisata Ilmiah
