- Pramono menyatakan jabatan Gubernur DKI Jakarta lebih memuaskan dibandingkan sepuluh tahun sebagai Sekretaris Kabinet.
- Jabatan Gubernur memberikan otoritas penuh untuk membuat dan mempertanggungjawabkan keputusan eksekusi kebijakan sendiri.
- Meskipun gaji pokok kecil, tunjangan operasional Gubernur Jakarta sangat besar karena mengacu pada Pendapatan Asli Daerah.
Suara.com - Sepuluh tahun menduduki kursi Sekretaris Kabinet (Seskab) ternyata tak memberikan kepuasan yang sama bagi Pramono Anung dibandingkan perannya saat ini.
Politisi senior PDIP ini secara terbuka mengakui bahwa menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta jauh lebih "nikmat" ketimbang menjadi pembantu presiden di kementerian.
Dalam obrolan santai di kanal YouTube Akbar Faizal Uncensored, Pramono tak ragu mengungkap perasaannya setelah melepas jabatannya di lingkaran dalam Istana.
"Saya jujur ya? Jujur, (enak) jadi Gubernur," tegas Pramono sambil tertawa lebar, dikutip Senin (30/12/2025).
Otoritas Penuh: Bukan Lagi Sekadar 'Pembantu'
Bukan tanpa alasan, kebahagiaan Pramono berakar pada besarnya kewenangan yang ia miliki sekarang. Selama 15 tahun berada di balik layar kekuasaan—baik di era Megawati Soekarnoputri maupun Joko Widodo—Pramono selalu berada dalam bayang-bayang instruksi atasan.
Kini, di Balai Kota, ia adalah nakhoda utama.
"Karena begini, kalau di sini (Gubernur) kan apa yang harus diputuskan, saya putuskan, saya pertanggungjawabkan sendiri," jelasnya mengenai kebebasan mengeksekusi kebijakan.
Balai Kota yang Lebih Berwarna
Baca Juga: 30 Tahun Menanti, Jalan Rusak di Karet Tengsin Akhirnya Mulus dalam Sebulan
Selain faktor otoritas, Pramono juga menyoroti transformasi atmosfer di kantor barunya.
Ia berupaya menjadikan Balai Kota sebagai ruang publik yang inklusif, tempat di mana berbagai kontradiksi budaya dan religi bisa berdampingan dengan damai.
"Bung Akbar tadi masuk di Balai Kota, enggak pernah tuh Balai Kota yang seramai itu hiasan menyambut Natal Tahun Baru. Sekarang, walaupun nanti malam di depan Balai Kota ada sholawatan Jakmania," tutur Pramono mencontohkan kontrasnya aktivitas di sana.
Sikap terbuka ini, menurut Pramono, adalah sumber kebahagiaan personalnya.
“Dan itulah yang membuat saya bahagia karena saya siapa pun yang mengundang saya datangi, termasuk reuni 212 pun saya hadir dengan bahagia,” lanjutnya.
Gaji Kecil Tapi Dana Operasional 'Sultan'
Di balik faktor kepuasan batin dan eksekusi kebijakan, publik tentu menyoroti sisi kesejahteraan yang jauh berbeda antara menteri dan gubernur.
Meski secara administratif gaji pokok Gubernur DKI Jakarta terlihat "kecil", namun tunjangan operasionalnya tergolong fantastis.
Berdasarkan PP Nomor 59 Tahun 2000, gaji pokok seorang Kepala Daerah Provinsi memang hanya Rp3 juta per bulan, ditambah tunjangan jabatan sebesar Rp5,4 juta sesuai Keppres yang berlaku.
Namun, "senjata" utama pendapatan Gubernur DKI terletak pada Biaya Operasional. Sesuai PP Nomor 109 Tahun 2000, kepala daerah berhak atas biaya operasional yang dihitung berdasarkan persentase Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Dengan PAD Jakarta yang konsisten menembus angka di atas Rp80 triliun per tahun, maka biaya operasional yang bisa dikelola Gubernur Jakarta mencapai angka miliaran rupiah setiap bulannya.
Sebuah angka yang jauh melampaui fasilitas finansial yang diterima oleh seorang menteri atau pejabat setingkat Seskab.
Reporter: Dinda Pramesti K
