Suara.com - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengakui sempat menerima sejumlah orang dan membicarakan soal partai yang saat ini dipimpin oleh Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), putra dari Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
"Jadi ceritanya begini. Beberapa kali memang banyak tamu yang berdatangan dan saya orang yang terbuka. Saya mantan Panglima TNI, tapi saya tidak memberi batas dengan siapapun, apalagi di rumah ini mau datang tebuka 24 jam, siapapun," ujar Moeldoko dalam jumpa pers secara virtual, Senin (1/2/2021).
Pernyataan Moeldoko sekaligus menjawab tudingan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono yang menyebut ada upaya kudeta dari lingkungan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Moeldoko menyebut tidak hanya satu orang yang datang menemuinya.
"Secara bergelombang mereka datang berbondong-bondong ya kami terima. Konteksnya apa saya juga enggak ngerti. Dari ngobrol-ngobrol itu biasanya saya awali dari pertanian karena saya memang suka pertanian," ucap dia.
Mantan panglima TNI ini menyebut dari obrolan tersebut ia mendengarkan curhat terkait situasi yang sedang dihadapi Partai berlambang Mercy itu. Tetapi Moeldoko tidak menjelaskan orang yang datang menemuinya apakah kader Partai Demokrat atau tidak.
"Berikutnya curhat tentang situasi yang dihadapi (Demokrat) ya gue dengerin saja, gitu. Berikutnya yaudah dengerin saja. Saya sih sebetulnya prihatin melihat situasi itu. Karena saya juga bagian yang mencintai Demokrat," tutur dia.
Sebelumnya Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) nyatakan akan ada aksi 'kudeta' di Partai Demokrat. Kekuasaanya akan digulingkan oleh 5 orang.
Dalam keterangan persnya, AHY menyebutkan sosok pelaku kudeta Partai Demokrat. Hal tersebut AHY sampaikan dalam konferensi pers yang digelar di Taman Politik, Wisma Proklamasi DPP Demokrat
Pidato itu disiarkan secara Live melalui kanal Youtube miliknya Agus Yudhoyono, berjudul "Konferensi Pers Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono" pada Senin (1/2/2021) siang.
"Gabungan dari pelaku gerakan ini ada lima orang terdiri dari satu kader Demokrat aktif, satu kader yang sudah enam tahun tidak aktif, satu mantan kader yang sudah sembilan tahun diberhentikan dengan tidak hormat dari partai, karena menjalani hukuman akibat korupsi, dan satu mantan kader yang telah keluar dari partai tiga tahun yang lalu. Sedangkan yang non kader partai adalah seorang pejabat tinggi pemerintahan," ungkap AHY.
TERPOPULER
